PAN Terima Kebijakan Impor Beras dan Hak Angket

Jakarta - Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) terkait kebijakan pemerintah mengenai impor beras mendua. Partai ini memutuskan menerima kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras, namun juga tetap akan menjalankan hak angketnya di DPR."Angket ini untuk pengusutan yang bersifat pidana. Jadi penyimpangan yang akan diusut," kata anggota DPR dari Fraksi PAN Djoko Edhi kepada detikcom sebelum acara rapat kordinasi DPP PAN dengan Fraksi PAN terkait impor beras di kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit, Jakarta, Selasa (24/1/2006).Djoko menambahkan, kebijakan impor beras merupakan kebijakan teknis yang harus dipisahkan dari kebijakan politik pemerintah."Selama itu kebijakan teknis untuk kepentingan bangsa ini silakan dilakukan, tapi kita tidak bisa biarkan penyimpangan," ujarnya.Ditemui di tempat yang sama, anggota Majelis Pertimbangan Partai PAN AM Fatwa mengatakan pemerintah tidak perlu takut dengan adanya rencana penggunaan hak angket oleh DPR, karena ini merupakan momentum yang bisa dipergunakan untuk menghentikan penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi."Angket justru harus dipakai pemerintah untuk konsolidasi, juga dalam perumusan kebijakan perberasan nasional," jelas Fatwa.Ditanya soal isu penarikan mundur menteri-menteri yang partainya menolak impor beras, Fatwa menjelaskan partai-partai tidak bisa secara otomatis menarik menteri-menterinya di kabinet, karena hubungan menteri dengan partainya bersifat aspiratif. "Sistem kita bukan parlementer, tapi presidensil. Jadi menteri harus loyal kepada presiden," imbuhnya. (atq/)