.webp)
Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana menyatakan presiden terpilih AS, Joe Biden, memiliki tugas berat memulihkan AS di mata dunia. Dari menyetop isu ekstrem kanan, yaitu supremasi kulit putih, hingga tidak mementingkan kepentingan AS semata.
"Di dalam negeri, Biden diharapkan dapat mempersatukan rakyat AS yang selama 4 tahun belakangan ini terpecah sangat tajam," kata Hikmahanto, yang juga Rektor Universitas Jenderal A. Yani Bandung, kepada detikcom, Minggu (8/11/2020).
Hikmahanto menyebut ada beberapa tugas buat Biden untuk berperan bagi kepentingan dalam maupun luar negerinya. Salah satunya mengembalikan nilai-nilai AS yang dulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk kebijakan luar negeri, Biden diharapkan oleh masyarakat dunia untuk mengembalikan Amerika Serikat menjadi Amerika Serikat yang dulu dengan nilai-nilainya," cetus Hukmahanto.
Menurut Hikmahanto, ada empat hal penting bagi Biden mengembalikan AS yang dulu.
"Pertama, AS memikirkan kemaslahatan dunia ketimbang dirinya sendiri," ujar Hikmahanto.
Sebelum Trump menjadi Presiden AS, nilai yang dianut adalah menyejahterakan dunia agar AS sejahtera, menumbuhkan perekonomian dunia agar ekonomi AS tumbuh, dan mengamankan dunia agar keamanan AS terjaga. Bahkan menyeimbangkan kekuatan yang ada di dunia agar AS menjadi pemimpin dunia.
"Pada era Trump, nilai tersebut ditinggalkan dan lebih fokus untuk membangun AS dengan mengabaikan dunia, bahkan berkonflik secara head to head dengan sejumlah negara," terang Hikmahanto.
Kedua, tidak ada lagi kejutan-kejutan (no more surprises) kebijakan yang dijalankan oleh AS. Di bawah Trump, banyak kebijakan yang tidak pernah terpikir oleh masyarakat internasional, seperti bertemu dengan Kim Jong Un dari Korea Utara, keluar dari WHO, serta memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.
"Bahkan mengakhiri secara pihak hasil perundingan Iran dengan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB terkait pengembangan nuklir Iran," ucap Hikmahanto.
Ketiga, Biden diharapkan menjalankan kebijakan-kebijakan luar negeri AS yang telah dirancang secara lama dan rinci oleh para birokrat AS. Dalam sistem pemerintahan AS, pengelola kebijakan punya dua unsur penting, yaitu politikus dan birokrasi.
Menurut Hikmahanto, politikus memegang keputusan akhir, sementara birokrasi yang menjaga agar kebijakan AS dari waktu ke waktu terjaga. Politikus secara alamiah akan keluar dan masuk (come and go) empat tahun sekali, tapi birokrasi akan tetap mengingat tongkat estafet kebijakan akan terus diturunkan kepada para penggantinya.
Di era Trump, ia kerap melawan kebijakan yang telah dirancang oleh para birokratnya. Perlawanan dilakukan melalui tweet dan juga langsung mengganti birokrat yang tidak sepemahaman dengan Trump.
"Terakhir, AS tidak lagi menjadi sumber inspirasi bagi elemen masyarakat berbagai negara untuk membangkitkan ekstrem kanan dan supremasi kulit putih (white supremacist). AS di bawah Biden diharapkan mengembalikan nilai-nilai untuk menghormati pluralisme, hak asasi manusia, dan tidak merendahkan suatu bangsa dengan peradabannya," pungkas Hikmahanto.
(asp/yld)
