Moeldoko Minta DPRD Perkuat Pengawasan Dana Penanganan Corona

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 06 Nov 2020 20:58 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai peran DPRD sangat penting untuk membantu pengawasan penanganan pandemi Corona di daerah. Dia menilai DPRD bisa turut andil dalam pembuatan perda, pengawasan, sampai anggaran.

"Ada harapan besar supaya anggota dewan bisa menjadi bagian penting bagi upaya penanganan pandemi dan dampaknya," ujar Moeldoko dalam webinar dengan tema 'Kedudukan Anggota DPRD sebagai Pejabat Daerah dalam Sistem Pemerintahan pada Saat Ini', Jumat (6/11/2020). Turut hadir dalam webinar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Peran DPRD, menurut Moeldoko bisa melalui pembuatan regulasi yang berpihak kepada masyarakat terdampak COVID-19. Lalu, jika pengawasan, lanjut dia, DPRD bisa memantau penggunaan biaya penanganan Corona.

Termasuk pengawasan pelaksanaan Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, serta kebijakan lain yang dibuat terkait penanganan COVID-19. DPRD diminta untuk melakukan realokasi dan refokus anggaran daerah untuk penanganan COVID-19.

"APBD supaya benar-benar memikirkan upaya penanganan COVID-19 dan dampaknya, baik sosial, ekonomi, maupun lainnya," jelas Moeldoko.

"Jika teman-teman DPRD memiliki kesulitan silakan berkonsultasi. Kami memiliki program 'KSP Mendengar', di mana setiap orang dapat mengungkapkan pendapat, berkeluh kesah, dan memberi masukan," imbuhnya.

Dia berharap para anggota DPRD bisa menjadi salah satu penyambung sosialisasi penanganan COVID-19 di daerah-daerah. Moeldoko mengajak para anggota Dewan di daerah-daerah untuk bersama-sama menangani pandemi COVID-19.

"Tidak bisa pemerintah sendiri, juga harus libatkan seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya.

Moeldoko menyebut protokol kesehatan merupakan salah satu dari 9 arahan Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam aturannya, menyampaikan perlunya peningkatan penegakan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Terutama mengenai masker dan physical distancing.

(idn/dnu)