Pengamanan Objek Vital Tugas Polri, TNI Hanya Membantu

Jakarta - Pengamanan objek vital seperti perusahaan Freeport dan ExxonMobil diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian. TNI sifatnya hanya membantu."Saya ingin ada kepastian mengenai keberadaan TNI di objek vital seperti di Freeport dan ExxonMobil," jelas Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto usai rapat koordinasi terbatas membahas pengamanan objek vital di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (23/1/2006).Selain Panglima TNI, rapat itu juga dihadiri oleh Menko Polhukam Widodo AS, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan perwakilan dari Depdagri.Menurut Tarto, Keppres yang dikeluarkan tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk pengamanan objek vital itu dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri. Namun apabila ada ancaman di luar batas kemampuan perusahaan maka meminta bantuan kepada kepolisian."Baru bila kepolisian menganggap perlu bantuan TNI, maka ada pengajuan kepada TNI sehingga keberadaan kita di sana ada legalitasnya," jelas Tarto.Dia menambahkan, selama ini keberadaan TNI di objek vital hanya atas dasar permintaan lisan. Kepastian posisi TNI ini untuk menghilangkan image TNI sebagai tentara bayaran karena memang bukan tugas TNI mengamankan hal tersebut.Tarto menjelaskan, sekarang ini sudah ada produk UU, khususnya UU Kepolisian yang mengatur polisi untuk menjaga objek vital. Namun pihak kepolisian bisa meminta bantuan kepada TNI.Dalam rapat juga dibahas soal permintaan bantuan tambahan pengamanan oleh pihak ExxonMobil di Aceh yang beberapa waktu lalu sempat dikurangi setelah adanya perjanjian damai. Permintaan itu dilayangkan ke pihak kepolisian. Tinggal kepolisian yang menilai perlu bantuan TNI ataukah tidak.Disinggung soal dana kemitraan bagi TNI dari Freeport yang mencuat belakangan ini, Panglima TNI membantah pihaknya telah menerima sejumlah uang dari Freeport. "Yang ada adalah saat TNI diminta untuk menjaga oleh pemerintah, ternyata pemerintah tidak memiliki biaya untuk akomodasi pos-pos dan lain-lain," terangnya.Untuk itulah ada kesepakatan antara pemerintah dan pihak perusahaan yaitu pihak perusahaan sepakat untuk menanggung semua biaya untuk fasilitas akomodasi untuk satuan yang akan mengamankan, termasuk bantuan operasional."Kita tidak pernah tahu angkanya bahwa bangunan itu bocor dan diperbaiki oleh mereka, ongkosnya berapa kita tidak pernah tahu," jelasnya.Di Freeport sendiri saat ini setidaknya ada satu batalyon minus. Sedangkan di ExxonMobil sejak darurat militer sangat banyak pasukan TNI, namun sekarang sudah dikurangi. (san/)