Diduga Hina Kolonel Imanuel, Bupati Alor Akan Diperiksa Minggu Depan

Ilustrasi Pasal Penghinaan KUHP — Ilustrasi Pidana Penghinaan (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta -

Kasilog Korem 161/Wira Sakti, Kolonel Cpl Imanuel Yoram Dionisius Adoe, melaporkan Bupati Alor Amon Djobo ke polisi karena merasa dihina. Polisi akan memeriksa Amon Djobo pekan depan.

"Diusahakan minggu depan kita akan memeriksa Bupati Alor," kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Jo Bangun saat dihubungi, Kamis (5/11/2020).

Bupati Alor direncanakan akan diperiksa di Polres Alor. Kombes Jo Bangun menegaskan polisi akan profesional dalam menangani kasus ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejumlah saksi juga sudah diperiksa. "Kita terima laporan dugaan penghinaan, sejumlah saksi sudah diperiksa," ujarnya

Sebelumnya, Kodam Udayana mengatakan masalah tersebut murni urusan pribadi, tidak terkait institusi. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/423/X/RES.1.24/2020/SPKT tanggal 19 Oktober 2020.

"Laporan yang disampaikan ke pihak Polda NTT tersebut adalah bukan terkait permasalahan antar institusi, tetapi murni permasalahan pribadi," kata Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav Jonny Harianto G dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2020).

Jonny menuturkan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara, yang membawahkan Korem 161/WS, sangat menyayangkan peristiwa tersebut sampai terjadi. Pangdam IX/Udayana juga menjelaskan, pihak telah berupaya untuk memediasi persoalan tersebut.

"Bahkan telah memerintahkan Danrem 161/WS Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya serta Dandim 1622/Alor Letkol Inf Supyan Munawar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan sebaik-baiknya, namun laporan yang diterima Pangdam bahwa Bupati Alor menutup diri," ujarnya.

Dia melanjutkan, Dandim 1622/Alor melaporkan sudah berupaya menghubungi Bupati Alor. Korem 161/WS juga sudah berupaya melakukan pertemuan, namun Bupati Alor tampaknya tidak berkenan.

"Sehingga tiada lain, tiada bukan, hal ini harus diselesaikan secara hukum. Upaya hukum itu dilakukan sebagai pembelajaran ke depan agar sebagai pejabat publik untuk tidak melakukan atau mengeluarkan kata-kata dan tindakan yang tidak pantas," kata Pangdam.

Halaman 1 2

Selanjutnya