Parpol Dukung Hak Angket Beras Tanda Politik Sehat

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan sistem politik berjalan tidak sehat karena partai politik yang kadernya ada di kabinet, mendukung hak angket beras. Menurut Wakil Ketua MPR AM Fatwa, hal itu justru berarti berjalannya check and balances."Bukan artinya menjadi oposisi, tapi kebersamaannya secara taktis karena persamaan isu," ujar Fatwa dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (23/1/2006).Menurut Fatwa, parpol tidak perlu menarik menterinya di kabinet karena sistem pemerintahan yang dianut bukan parlementer. Tapi menteri juga harus patuh kepada presiden, atau memilih keluar jika dia memihak partainya."Menteri tidak boleh bersikap mendua karena perbedaan kebijakan presiden dan partainya," imbuh Fatwa.Fatwa juga menjelaskan bahwa presiden tidak perlu gusar atas hak angket ini. Hak angket harus bisa dimanfaatkan presiden sebagai koreksi internal. Fatwa berharap hak angket bisa menghentikan praktek mafia beras yang sudah menjadi rahasia umum.Di sisi lain, Fatwa mengkritik kebiasaan presiden dan wakil presiden yang terlalu mudah memanggil pimpinan partai dan fraksi. Kebiasaan ini menimbulkan citra buruk. "Partai-partai sebagai mitra, harus dihormati kemandiriannya," jelas dia. (fay/)