Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi sempat membuat tim untuk membahas omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker). Edy akan tetap memberikan hasil pembahasan sebagai usulan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski UU tersebut telah disahkan.
"Oh tidak (usulan tidak terlambat), kan bukan serta-merta setelah ditandatangani itu terus berlaku, nggak," kata Edy di rumah dinasnya, Medan, Selasa (3/11/2020).
Edy mengatakan hasil pembahasan yang dilakukan ialah usulan yang akan dimasukkan ke peraturan pemerintah. Usulan ini diberikan untuk mengganti pasal yang tidak cocok dalam UU.
"Yang kita usulkan nanti peraturan pemerintah, PP-nya itu. Yang ini tidak cocok, perlu ini, yang ini tidak cocok, perlu ini," ucapnya.
Hasil pembahasan ini sendiri masih akan dipaparkan tim yang dibentuk Edy. Dia mengatakan usulan ini akan tetap diberikan kepada Presiden jika memang lebih baik daripada isi UU.
"Nanti akan dipaparkan ke saya dulu, ada tokoh-tokoh akademisi, ada tim yang ikut menyeleksi. Kalau itu memang lebih baik, ya kita sarankan ke Presiden," jelasnya.
Edy sebelumnya mengatakan tim membahas UU Ciptaker ini usai dirinya mengikuti rapat bersama Presiden. Dalam rapat itu, kata Edy, Presiden meminta pendapat terkait UU yang merupakan inisiatif pemerintah itu.
