Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah diundangkan, UU Cipta Kerja resmi digugat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Dokumen UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg), seperti diakses detikcom pada Senin (2/11/2020).
Jumlah halaman di UU ini adalah 1.187 lembar. Tanda tangan Jokowi ada di halaman 769. UU Cipta Kerja disahkan Jokowi lewat tanda tangan tertanggal 2 November 2020.
Ada pula tanda tangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dalam salinan ini, ada pula tanda tangan Lydia Silvana Djaman selaku Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Setneg.
KSPI Ajukan Gugatan ke MK
Tidak sampai sehari setelah UU Cipta Kerja diteken Jokowi, KSPI mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dilihat detikcom di situs MK, Selasa (3/11), UU Cipta Kerja digugat KSPI per Senin (2/11) pukul 22.45 WIB dengan nomor tanda terima 2045/PAN.MK/XI/2020.
"Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945," tulis MK di bagian pokok perkara.
Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSPI Said Iqbal, Sekjen KSPI Ramidi, dan kawan-kawan bertindak sebagai pemohon.
"Kami informasikan, bahwa judicial review KSPI sudah didaftarkan ke MK," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono.
KSPI juga menyampaikan sikap terkait UU Cipta Kerja. Lima poin sikap KSPI ada di halaman selanjutnya.
