Jual-Beli Senapan Serbu, Oknum Anggota Brimob 7 Kali Pasok Senjata ke Papua

Wilpret Siagian - detikNews
Selasa, 03 Nov 2020 08:09 WIB
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw (dok Polda Papua)
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw (Dok. Polda Papua)
Jayapura -

Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw mengatakan oknum anggota Brimob, Bripka MJH sudah 7 kali memasok senjata ke Papua terkait jual-beli senapan serbu. MJH melakukan aksinya sejak 2017.

"MJH mengakui dia hanya menerima ongkos dari setiap pengiriman, jadi dalam hitungan kami, pertama kali dia dapat ongkos Rp 10 juta, kedua kali Rp 25 juta, tiga kali Rp 30 juta, keempat Rp 25 juta, untuk senjata panjang, untuk gold dapat Rp 15 juta, kemudian M-4 Rp 25 juta, dan yang terakhir Rp M-16 ini 25 juta. Jadi, dari tahun 2017 bulan Juni, sampai dengan 2020 sudah 7 kali memasok senjata ke Papua, senjata ini sudah sampai di mana, kita sedang ungkap ini," ujar Paulus ketika memberikan keterangan pers di Mapolda Papua, Senin (2/11/2020).

Paulus menjelaskan harga senjata laras panjang dibeli MJH dengan harga Rp 150 juta di Jakarta, yang kemudian dijual ke Papua dengan harga Rp 350 juta. Paulus menyebut penyelundupan senjata ini diduga sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu.

"Pertama kali senpi berhasil dijual tahun 2017 kepada DD mantan anggota DPRD Paniai, menggadaikan mobilnya untuk memperoleh senjata dari FAS (mantan anggota TNI-AD)," jelas Paulus.

"DD juga memesan satu pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 kepada tersangka Bripka MJH, yang mana senjata api tersebut merupakan pesanan dari SK yang dipesan pada Desember 2019. SK ini orang asli Papua," terangnya.

Paulus mengatakan modus pengiriman senjata dari luar Papua dengan menggunakan Perbakin.

"Dengan menggunakan modus peluang Perbakin seperti ini, apakah mereka sengaja atau lalai, untuk saat ini lalai, ini yang sedang kita ungkap kesengajaannya, sebab ini kan nilainya tinggi, kalau memang tahu nantinya digunakan oleh KKB, itu artinya niat," jelas Paulus.

Paulus juga mengatakan jika senjata api yang dibawa MJH dipesan oleh salah seorang mantan anggota DPRD Intan Jaya, yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

"Jadi benar, ada oknum mantan anggota Dewan yang memesan ini sedang dalam pengungkapan oleh kita, sampai hari ini belum kita temukan yang bersangkutan," ujarnya.

Dalam kasus ini, sudah ditetapkan tiga tersangka yakni Bripka MJH oknum anggota Polisi, DC oknum anggota Perbakin dan FAS mantan anggota TNI-AD. Mereka akan dikenai UU Darurat Nomor 12 Tahun 1961 juncto pasal 55 KUHP Pasal 1 ayat 1: 'Setiap orang atau secara bersama-sama, tanpa hak menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peladak'.

(idn/idn)