KSPI: Kita Siap Gugat UU Cipta Kerja, Tunggu Presiden Tanda Tangan

Adhyaksa Dirgantara - detikNews
Senin, 02 Nov 2020 17:33 WIB
Jakarta -

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengantarkan surat buruh menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penolakan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker). Mereka siap menggugat UU Ciptaker.

"Gugatannya sudah siap sekali. Tapi karena belum ada nomor (undang-undang) sesuai mekanisme persidangan di MK dikhawatirkan kami tidak diterima. Karena itu kami menunggu nomor setelah ditandatangani Presiden. Pernyataan sikapnya sudah diserahkan tadi untuk diterima panitera muda 1 untuk diteruskan kepada para hakim MK," ujar Presiden KSPI Said Iqbal di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/11/2020).

Said Iqbal mengatakan terdapat 2 uji yang akan dilakukan, yakni uji materi dan uji formil. Ia berharap hakim MK tidak hanya melihat dari sisi formalistik, tapi juga mempertimbangkan hak-hak konstitusional para buruh.

"Tadi saya sudah ambil contoh misal UMSK (upah minimum sektor kabupaten/kota) dihilangkan secara formalistik, mungkin MK akan mengatakan itu hak dari para pembuat UU dalam hal ini DPR dan pemerintah. Dengan demikian, maka uji materi kami bisa digugurkan. Oleh karena itu, tanpa mengintervensi proses persidangan, hal formalistik bisa dijadikan acuan, tetap konstitusi tidak tertulis dalam hal ini aspirasi masyarakat juga dipertimbangkan," lanjutnya.

KSPI dan KSPSI mengantarkan surat buruh menggugat ke MK terkait penolakan atas omnibus law UU Cipta Kerja (Adhyasta Dirgantara/detikcom)KSPI dan KSPSI mengantarkan surat buruh menggugat ke MK terkait penolakan atas omnibus law UU Cipta Kerja (Adhyasta Dirgantara/detikcom)

Said mengatakan pihaknya akan mengancam melakukan mogok kerja. Said menyebut hak mogok kerja diperbolehkan secara konstitusional di undang-undang.

"Dalam UU 13 Tahun 2003 salah satu bentuk pemogokan stop produksi, yang dikenal dengan mogok kerja. Boleh nggak? Boleh. Apalagi ada persoalan selain tuntutan membatalkan UU Cipta Kerja adalah upah minimum tahun 2021 tidak dinaikkan. Maka kami bisa saja merencanakan dan melaksanakan mogok kerja setelah perundingan udah, maka pemogokan dilakukan. Mengatakan bisa saja kami menggunakan mogok kerja itu, melumpuhkan ekonomi, menghentikan produksi, tapi kami memilih jalur konstitusi. Ini harus dihargai," ungkapnya.

UU Cipta Kerja diketahui disetujui DPR pada 5 Oktober 2020. Sesuai dengan aturan, UU yang disahkan DPR itu akan berlaku efektif 30 hari sejak disahkan.

Diketahui, ratusan buruh yang tergabung dalam KSPI dan KSPSI berunjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta siang tadi. Perwakilan dari kedua serikat buruh itu bertemu dengan Sekjen MK Guntur Hamzah dan Jubir MK Fajar Laksono. Dalam pertemuan ikut hadir Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, dan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman.

Selain demo, pihak buruh mengantarkan surat buruh menggugat berisi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja ke MK.

Bagaimana isi pernyataan sikap buruh?