Pengacara Irjen Napoleon Bonaparte, Haposan P Batubara, menanggapi perihal dakwaan jaksa pada sidang kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra. Haposan menilai dakwaan yang dibacakan untuk kliennya itu janggal dan aneh.
"Saya selaku penasihat hukum Irjen Napoleon Bonaparte merasa ada hal yang janggal dan aneh dengan dakwaan jaksa terhadap Irjen Napoleon Bonaparte yang dibacakan tadi," kata Haposan P Batubara kepada wartawan, Senin (2/11/2020).
Haposan menyebut, selama penyidikan, kliennya diduga menghapus red notice atas nama Djoko Tjandra. Sementara dalam dakwaan, lanjut dia, Napoleon justru didakwa menghapus daftar pencarian orang (DPO) Djoko Tjandra di Imigrasi yang merupakan di luar kewenangan kliennya.
"Karena selama pemeriksaan di tingkat penyidikan, Irjen Napoleon Bonaparte diduga melakukan penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra, tetapi dalam dakwaan, didakwa melakukan penghapusan DPO di Imigrasi atas nama Djoko Tjandra. Hal mana di luar kewenangan dari Irjen Napoleon Bonaparte," ungkapnya.
Dalam persidangan, Napoleon duduk sebagai terdakwa. Napoleon didakwa menerima suap dengan nilai sekitar Rp 6 miliar dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Suap itu diberikan Djoko Tjandra agar Napoleon yang berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) mengupayakan penghapusan status buron.
"Bahwa terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Brigjen Prasetijo Utomo masing-masing selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima uang SGD 200 ribu dan sejumlah USD 270 ribu dari Joko Soegiarto Tjandra," ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan Napoleon.
