SBY Jangan Takut Soal Hak Angket Impor Beras

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkesan khawatir menyusul adanya keinginan DPR untuk mengajukan hak angket soal kebijakan impor beras. Justru dengan hak angket, SBY dapat menggunakan partai pendukungnya untuk mencari data sesungguhnya mengenai perberasan."Dengan adanya hak angket itu kita ketahui data beras. Saya sangsi impor dilakukan karena kurangnya stok beras. Buktinya, enggak ada indikasi kerusakan produksi, enggak ada inidikasi kelebihan permintaan, stok bulog ini kan aneh semua," ujar anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (22/1/2006).Hak angket berarti ada demokrasi di negara ini, karena ada mekanisme keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Tidak seperti DPR orde baru yang cenderung 5 D. Datang, duduk, diam, dengar, dan duit."Kita enggak ingin seperti itu, kalau jaman orde baru kita akan dengar koor setuju, lalu palu diketok, seharusnya pemerintah enggak usah khawatir," ujar pria pengusul hak angket ini.Di negara dengan sistem politiknya sudah bagus, penentangan legislatif terhadap kebijakan pemerintah adalah hal yang lumrah terjadi. Dradjad mencontohkan di AS sewaktu memilih Jaksa Agung, Partai Republik yang notabene pendukung menolak, akhirnya calon itu gagal.Atau menjelang invasi sekutu ke Irak, Partai Buruh menentang keras kebijakan PM Tony Blair yang ikut menyerang ke Irak lantaran dibujuk AS."Jadi enggak masalah, justru semakin sehat karena kebijakan pemerintah benar-benar mendapat dukungan dan jangan komunikasi satu arah saja, harus konsultasi," ujarnya.Mengenai kabar pemanggilan pimpinan partai politik oleh SBY, Dradjad menilai tidak ada masalah dalam hal itu. Apakah pemanggilan dalam rangka hak angket atau pembahasan hal lain."Saya rasa panggilan itu nggak masalah, cuma harus disadari bahwa sekarang ada tujuh partai yang pendukung SBY di DPR. Itu sudah mayoritas kursi di DPR," ujar politisi PAN ini. (ddn/)