Gerindra: Tak Ada Jaminan Kinerja BUMN Meningkat Jika Banyak Projo

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Jumat, 30 Okt 2020 15:48 WIB
Erick Thohir dan Andre Rosiade/Dok Istimewa
Foto: Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade (Dok Istimewa)
Jakarta -

Relawan Pro Jokowi (Projo) mendororong agar Kementerian BUMN memperbanyak posisi komisaris dan direksi BUMN dari kalangan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) nonpartai. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menilai tidak ada jaminan kinerja dapat meningkat jika relawan semakin banyak di jajaran BUMN.

"Ya tentu tidak ada jaminan ya kinerja BUMN akan meningkat kalau seandainya relawan Projo semakin banyak," kata Andre kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).

Menurut Andre, Menteri BUMN Erick Thohir selama ini sudah berusaha mengakomodir relawan pendukung Jokowi. Baik itu relawan dari partai maupun non partai.

"Sebagai anggota Komisi VI DPR RI. Saya sudah melihat bahwa sebenernya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sudah mencoba mengakomodir relawan dan pendukung Pak Jokowi, baik dari relawan maupun dari partai pendukung Pak Jokowi," ungkapnya.

Andre juga menilai permintaan yang dilontarkan Projo merupakan hal yang wajar. Terlebih, menurutnya, Projo telah bekerja keras dalam memenangkan Jokowi.

"Menurut pandangan saya, permintaan Projo ini ya mungkin bisa disebut sah-sah saja ya karena mereka merasa sebagai relawan Pak Jokowi yang bekerja keras untuk memenangkan Pak Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Silakan saja itu haknya Projo ya," ucapnya

"Jadi kalau memang ada keinginan tambahan dan keinginan minta tambahan jabatan ya silakan saja para relawan meminta ke presiden. Presiden menyampaikan ke Menteri BUMN. Informasi yang saya dapatkan seperti itu, bahwa relawan dan pendukung yang diangkat biasanya dikonsultasikan dengan istana," ucap Andre.

Selain itu, Andre menegaskan pengangkatan direksi dan komisaris BUMN merupakan hak Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi proses tersebut.

"Sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2003, UU Kementerian BUMN kan itu hak sepenuhnya menteri ya. Haknya juga menteri mau ngangkat siapa pun untuk menjadi presiden dan komisaris. Kami (Komisi VI) hanya bisa mengingatkan agar direksi dan komisaris diangkat harus punya kompetensi dan kemampuan," tegasnya.

Diketahui, Projo meminta Kementerian BUMN memperbanyak posisi komisaris dan direksi BUMN dari kalangan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pendukung Jokowi disebut memiliki kompetensi menjabat komisaris di BUMN.

"Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko, kepada wartawan, Jumat (30/10).

Handoko kemudian menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. Dia menyebut Erick menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan BUMN. Handoko juga melihat jumlah komisaris dan direksi dari relawan sangat sedikit hingga 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN," ujarnya.

(hel/aud)