Bareng BW, Denny Indrayana Laporkan Paman Birin ke Bawaslu Kalsel

M Risanta - detikNews
Kamis, 29 Okt 2020 01:23 WIB
Bareng BW, Denny Indrayana laporkan Sahbirin Noor ke Bawaslu Kalsel (M Risanta/detikcom)
Foto: Bareng BW, Denny Indrayana laporkan Sahbirin Noor ke Bawaslu Kalsel (M Risanta/detikcom)
Banjarmasin -

Kubu Denny Indrayana-Difriadi Darjad melaporkan Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) petahana Sahbirin Noor ke Bawaslu. Kubu Denny menduga Sahbirin melakukan pelanggaran pilkada.

Denny bersama pengacaranya, Bambang Widjojanto (BW) mendatangi kantor Bawaslu Kalsel di Jalan RE Martadinata No 3, Banjarmasin. Mereka mengaku membawa sejumlah bukti pelanggaran yang diduga dilakukan pasangan cagub-cawagub nomor 1 tersebut.

"Ini bukan untuk gagah-gagahan, laporan ini untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah itu bukan sekadar mencari pemenang. Tapi kita untuk memastikan orang yang pantas untuk menjadi kepala daerah mempunyai nilai-nilai yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak melakukan tindakan kolusi dan korupsi," kata BW kepada wartawan, Rabu (28/10/2020).

Namun dia tak merinci soal isi pelaporan terhadap paslon petahana tersebut. Dia hanya menyebut soal Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang berisi kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Rincian pelaporan sendiri silakan tanyakan ke Bawaslu, karena wewenang mereka untuk menjawabnya. Kami hanya menyampaikan laporan yang disampaikan sesuai dugaan Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada tersebut," kata BW.

Senada dengan itu, Denny juga tak menjelaskan isi laporannya. Dia hanya menyinggung soal penyalahgunaan kewenangan dan anggaran yang disebutnya bisa diberi sanksi diskualifikasi.

"Pada intinya laporan pelanggaran dilakukan karena adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), penyalahgunaan anggaran (misuse of budget) dan kegiatan serta program yang menggunakan uang rakyat sehingga menyebabkan pilkada berjalan tidak adil bagi pasangan calon lain. Yang tidak kalah penting dari pelanggaran tersebut adalah sanksi diskualifikasi atau pembatalan petahana dalam kontestasi Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU a quo," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2