Pilkada Digelar Saat Pandemi, Ma'ruf: Untuk Penuhi Hak Konstitusional Warga

Pilkada Digelar Saat Pandemi, Ma'ruf: Untuk Penuhi Hak Konstitusional Warga

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 28 Okt 2020 14:47 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin
Wapres Ma'ruf Amin (dok. Setwapres)
Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Menurut Ma'ruf, salah satu wujud demokrasi adalah dengan adanya pemilihan umum.

"Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, setelah Amerika Serikat, dan India. Berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 dari Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni sebesar 268.583.016 jiwa. Jumlah tersebut menjadikan kita sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara," kata Ma'ruf dalam sambutannya di acara 'Teropong Democracy Award' yang digelar secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Ma'ruf mengatakan Indonesia memiliki pengalaman demokrasi yang cukup panjang. Hal itu dibuktikan oleh pemilihan umum yang telah berlangsung sejak 1955.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah melaksanakan 12 kali Pemilu Legislatif sejak 1955 dan 4 kali Pemilu Presiden secara langsung sejak tahun 2004, serta ratusan kali Pilkada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ini menunjukkan kita sebagai negara yang memiliki pengalaman demokrasi yang cukup panjang. Hal ini juga membuktikan bahwa akseptabilitas rakyat terhadap demokrasi sebagai sistem masih tetap tinggi sebagai sistem pemerintahan yang terbaik dan sesuai bagi Indonesia," tutur Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan Pilkada juga akan dilakukan tahun ini. Meski digelar saat pandemi Corona, Ma'ruf menegaskan Pilkada tetap dilaksanakan guna memenuhi hak konstitusi warga negara.

ADVERTISEMENT

"Pada bulan Desember tahun 2020 ini kita kembali akan melaksanakan Pilkada serentak di 270 daerah, yaitu 9 Provinsi, 37 Kota, dan 224 Kabupaten. Pilkada yang tetap diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19 ini, pada prinsipnya adalah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat," kata dia.

Selama pelaksanaan Pilkada, Ma'ruf meyakinkan bahwa pemerintah berkomitmen memprioritaskan kesehatan warga. Dia menyebut masyarakat adalah salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi.

"Namun lebih dari itu, pemerintah dan segenap jajaran penyelenggara Pilkada berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan menjadikannya sebagai prioritas karena peran serta masyarakat sangat esensial dalam proses demokrasi," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ma'ruf juga menerima penghargaan sebagai National Figure dari Teropong Demokrasi Award. Ma'ruf berharap penghargaan ini bisa dijadikan inspirasi dalam memajukan demokrasi Indonesia.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada teropongsenayan.com yang telah menginisiasi kegiatan Anugerah Teropong Democracy Award 2020 dan telah menganugerahkan penghargaan kepada saya dalam kategori National Figure," katanya.

"Saya juga menyampaikan selamat kepada para penerima anugerah Teropong Democracy Award 2020 atas peran dan kontribusi yang telah diberikan dalam turut memperkuat tatanan demokrasi di Indonesia baik melalui gagasan ataupun karya nyata. Harapan saya tentunya agar penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat serta menambah semangat kita semua untuk terus menyumbangkan inisiatif dan gagasan demokrasinya demi kemajuan bangsa," sambungnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memaparkan peran media massa dalam demokrasi. Menurut Bamsoet, media berperan sebagai pengawal jalannya demokrasi.

"Tugas dan peran yang diemban media dalam mengawal dan memonitor demokrasi sudah semestinya dijalankan secara seimbang dan proporsional. Ini dimaknai dengan keberanian menyampaikan kritik yang bersifat konstruktif," kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, kehidupan demokrasi di Indonesia mengalami pasang-surut. Hal itu dilihat dari berbagai aspek demokrasi.

"Bila kita liat kehidupan demokrasi kita di tanah air ini, kita telah mengalami pasang surut dan dinamika. Hal ini dapat kita rujuk dari besaran angka indeks demokrasi yang diolah dari berbagai aspek. Setidaknya ada tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi," tuturnya.

"Sebagai gambaran indeks demokrasi Indonesia dalam kurun waktu anta 2009 hingga 2020 telah mengalami penurunan 4 kali. Tahun 2012, tahun 2015 dan tahun 2019. Sedangkan pada awal Agustus 2020 BPS mencatat indeks demokrasi Indonesia saat ini berada di angka 74,92," sambungnya.

Mewujudkan demokrasi yang berkualitas, kata Bamsoet adalah hal yang dicita-citakan. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat agar berperan dalam pemajuan demokrasi.

"Cita-cita untuk membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi kita menjadi besar. Tidak berhenti pada satu titik pencapaian atau bahkan mengalami kemerosotan. Kita sadari bersama bahwa keberhasilan memajukan demokrasi memerlukan komitmen dan kerja sama kita semua seluruh pemangku kepentingan. Mewujudkan demokrasi yang sehat adalah cita-cita bersama. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Semoga kehidupan demokrasi kita semakin maju dan berkualitas," kata dia.

Halaman 2 dari 2
(lir/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads