Golkar Minta Pemanggilan 11 Menteri Tidak Dipolitisir

Jakarta - Golkar membantah melobi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pemanggilan 11 menteri dari parpol pendukung soal hak angket impor beras. Pemanggilan itu merupakan hak presiden yang tidak perlu dipolitisir. "Tidak ada yang salah dari pemanggilan. Janganlah mempolitisir hak prerogatif presiden. Itu kewenangan presiden," kata Wakil Sekjen DPP Golkar Priyo Budisantoso dalam acara "Dialektika Demokrasi" di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/1/2006).Partai berlambang pohon beringin itu, kata Priyo, justru terkejut mengenai pemanggilan menteri itu. Namun karena pemanggilan itu merupakan hak penuh presiden, maka Golkar tidak mempermasalahkan. "Pemanggilan itu bukan akibat lobi Golkar," kata Priyo.Pernyataan berbeda disampaikan anggota DPR dari FPPP, Efiardi Asda. Presiden seharusnya tidak memanggil menteri hanya atas dasar perbedaan sikap di parlemen."Seharusnya presiden menghargai hak-hak di parlemen tanpa mempengaruhi dengan memanggil menteri dari parpol yang mendukungnya," kata Efiardi.Menurut politisi dari PPP itu, pemanggilan terhadap menteri justru menimbulkan kecurigaan ada yang salah dalam kebijakan impor beras."Saya rasa tidak layak itu. Mentang-mentang ada wakil kami di pemerintah, terus dipanggil. Ada apa ini, kok ketakutan sekali?" cetus Efiardi.Presiden memanggil 11 menteri asal parpol pada Kamis pagi 19 Januari untuk membahas hak angket impor beras. Dalam pertemuan, presiden meminta para menteri agar melobi partainya terkait hak angket DPR. (iy/)