BEM Yogyakarta Segel Kantor Bulog

Yogyakarta - Aksi menolak beras impor terus terjadi. Ratusan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Yogyakarta, tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Raya Yogyakarta, Jumat (20/1/2006) pukul 14.00 WIB menyegel kantor Bulog Yogyakarta. Mereka menyatakan menolak dengan tegas kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat. Sebelum melakukan aksi penyegelan, mahasiswa menggelar aksi di Bunderan Kampus UGM di Bulaksumur mulai pukul 13.30 WIB. Setelah massa berkumpul dan digelar orasi, massa kemudian melakukan longmarch menuju Kantor Bulog Yogyakarta di Jalan Suroto Kotabaru. Beberapa poster yang dibawa antara lain bertuliskan "Tolak Impor Beras, Impor Beras = Petani Mati, Surplus Beras kok Impor?."Setelah melakukan longmarch sejauh 1,5 kilometer, massa kemudian menggelar orasi di depan kantor Bulog. Saat digelar aksi hanya dijaga ketat oleh beberapa orang satpam dan puluhan anggota Poltabes Yogyakarta.Di depan pintu masuk kantor, massa kemudian melakukan aksi teaterikal. Aksi teaterikal itu menggambarkan ulah seorang pejabat Bulog dengan sombong menolak petani yang hendak menjual hasil panen mereka. Namun oleh pejabat tersebut ditolak karena dianggap bermutu rendah. Selanjutnya Bulog kemudian menerima beras impor milik beberapa orang pengusaha.Saat akan melakukan penyegelan, pada awalnya aparat keamanan tidak memperkenankan mahasiswa memasuki halaman kantor. Namun setelah dilakukan negosiasi, massa akhirnya diperbolehkan melakukan penyegelan dengan menempel kertas bertuliskan "gedung ini disegel oleh rakyat."Koordinator aksi Hanta Yuda AR mengungkapkan persoalan impor beras bukan persoalan yang dipolitisir tetapi persoalan hidup mati para petani dan rakyat Indonesia.Rencana pemerintah melakukan kebijakan beras impor masalah yang berdiri sendiri akibat Indonesia kekurangan beras. Namun impor beras merupakan agenda liberalisasi pertanian yang sengaja dipaksakan pihak asing. Oleh karena itu pihaknya menuntut peningkatan kesejahteraan petani, proteksi terhadap semua produk pertanian dan mendukung hak angket yang akan dilakukan DPR."Bila kebijakan ini dilakukan petani dan pertanian Indonesia semakin terpuruk dan itu bertentangan dengan komitmen pemerintah yang akan memajukan pertanian Indonesia. Bisa jadi seperti tikus mati di lumbung padi," tegas Hanta. (jon/)