.webp)
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md bicara tentang pentingnya sistem kearsipan digital. Mahfud menyinggung 'sistem kearsipan' malaikat Raqib dan Atid sebagai pencatat amal baik dan buruk.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam penetapan dan peresmian Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) dan Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). MenPAN-RB Tjahjo Kumolo hadir.
Dalam sambutannya, Mahfud mengaku takjub atas sistem kearsipan malaikat dalam mencatat amal manusia. Mahfud membayangkan rumitnya kerja malaikat mencatat amal miliaran manusia di dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang terbayang oleh saya, malaikat Raqib dan Atid gimana ya, kerjanya itu. Misalnya di ruangan ini aja 50 orang, saya naik ini dicatat dapat pahala, Pak Tjahjo nunggu di sana tadi, nunggu saya dapat pahala, karena tamu ditunggu, Pak Tjahjo berpahala," kata Mahfud, Selasa (27/10/2020).
"Padahal kita ngerasa ini orang berbuat jelek, 'wah itu apa sih di sini kok sok banget', dicatat oleh Malaikat Atid. Pokoknya baik dicatat, jelek dicatat. Gimana nyatatnya, arsipnya itu gimana, ngarsipnya itu loh. Ngarsip miliaran manusia, setiap orang setiap detik dicatat malaikat. Saya nggak bayangkan itu, kira-kira dongeng kata kita," imbuhnya.
Mahfud lalu menyinggung cerita seseorang yang pernah meninggal lalu hidup lagi. Dalam ceritanya, orang tersebut ditunjukkan 'arsip' selama hidupnya, amal baik maupun buruk. Menurut Mahfud, di masa kini, hal-hal yang semula tidak rasional bisa menjadi rasional.
"'Tidak ada satu perkataan pun, perbuatanmu pun, langkah apa pun yang tidak dicatat dengan sistem kearsipan yang baik oleh malaikat Raqib dan Atid'. Itu hasil penelitian dokter Raymon Mode, orang yang agamanya tidak jelas tapi penemuannya dikonfirmasi oleh agama. Ada sesuatu yang nggak masuk akal tapi terjadi. Dan sekarang yang disebut tidak rasional itu lama-lama menjadi rasional," ujarnya.
Karena itulah, menurut Mahfud, perlu ada sistem kearsipan yang bisa memudahkan untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat. Mahfud pun memuji Tjahjo Kumolo sebagai menteri yang visioner.
"Ke depan kita tidak bisa menghindari dari kerja-kerja yang seperti ini. Sekarang Saudara mau apa, mau berbohong, orang tahu. Oleh sebab itu, kita harus bikin sistem kearsipan dan sistem aplikasi yang bisa lebih mudah mendapatkan sesuatu dengan cepat. Makanya Pak Tjahjo itu visioner, orang nggak bisa dibohongi sekarang buatkan aja. Kalau birokrasinya lelet, biar dia cari di komputer aja, nanti siapa pegawai yang nggak benar kerjanya, nanti kan ketahuan di sini, di masa depan. Semuanya serba digital," tutur Mahfud.
Mahfud pun menegaskan para pelayan publik tidak bisa main-main dalam memberikan pelayanan. Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kata Mahfud, hal itu akan bisa menekan praktik-praktik korupsi yang mungkin muncul.
"Selamat. Artinya Saudara paham ke depan tidak boleh main-main, harus cepat. Lebih cepat kesiapan pelayanan daripada orang yang minta dilayani. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik," ujar Mahfud.
"Dengan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik ini akan dapat menekan belanja teknologi informasi dan komunikasi. SPBE dapat disebut juga sebagai e-government, yaitu upaya pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, serta dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," imbuhnya.
Mahfud juga menyinggung soal oknum-oknum di pemerintahan yang tidak paham tentang teknologi. Menurut Mahfud, KemenPAN-RB bertugas menertibkannya agar tercapai kemajuan teknologi.
"Nah kalau tidak paham gini nanti bisa diatur. Tapi ada yang bermotif bisnis, dia sudah kontrak dengan orang dan sudah ada pembicaraan. Nah ini yang sudah diatur yang kayak gini. Tugas KemenPAN-RB salah satunya menertibkan yang begini-begini, agar e-government itu menit itu berjalan betul. Karena apa? Semakin majunya teknologi, sistem pengelolaan pemerintahan harus mempersiapkan diri, dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada," ujar Mahfud.
Melalui SPBE, Mahfud berharap tidak ada lagi pegawai di pemerintahan yang berniat melakukan korupsi. Ia ingin pelayanan berbasis digital bisa meminimalisir praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara.
"Nah ini untuk mencegah korupsi. Antara lain orang-orang yang tidak mau, itu tidak bisa korupsi lagi soalnya. Jadi jumut dia pikirnya. Kalau gini gampang ketahuan, kalau gini terukur, kalau ini ndak bisa gini. Itu semua akan meminimalkan waktu proses data, pelayanan, dan transaksi yang bersifat manual. Pelibatan inovasi teknologi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meminimalisir praktik-praktik yang berpotensi merugikan bangsa," pungkasnya.
