Rachmawati Soekarnoputri Datangi Mahfud Md, Bahas Demo-Keamanan RI

Tim detikcom - detikNews
Senin, 26 Okt 2020 22:05 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md menerima kunjungan Rachmawati Soekarnoputri.
Menko Polhukam Mahfud Md menerima kunjungan Rachmawati Soekarnoputri. (Foto: Dok. Istimewa)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menerima kunjungan Rachmawati Soekarnoputri di kantornya. Dalam pertemuan itu, Mahfud dan Rachmawati membahas aksi demonstrasi hingga keamanan Indonesia.

Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2020). Keduanya ngobrol secara empat mata tentang kondisi politik, hukum keamanan, sampai upaya-upaya menyelamatkan negara dari berbagai ancaman.

"Dalam hal itu kita ketemu. Nah, dari segi teknis, operasional mungkin berbeda, tetapi kami berdua sepakat untuk mencari kanalisasi untuk memperbaiki bangsa ke depan," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis.

Mahfud dalam pertemuan itu mewakili pemerintah. Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut mereka sama-sama menyatakan ingin menjaga NKRI sebagaimana dulu diperjuangkan Sukarno (Bung Karno).

Selain itu, Mahfud dan Rachmawati sepakat demokrasi harus dikembangkan dan dalam menyatakan pendapat tidak boleh direpresi, tetapi juga yang menyatakan pendapat tidak boleh bertindak anarkis.

"Intinya, Mbak Rahma itu punya concern agar di Indonesia ini tetap terjaga dengan baik, dalam situasi apa pun dan dalam perbedaan politik apa pun," lanjut Mahfud.

Mahfud mengatakan Rachmawati menyoroti situasi politik yang sekarang diwarnai oleh banyak demonstrasi dan gerakan-gerakan. Mahfud dan Rachmawati sepakat bahwa demonstrasi, berkumpul, berorganisasi untuk menyampaikan pendapat dibolehkan karena bagian dari demokrasi.

Tetapi, demokrasi tidak boleh diboncengi oleh anarki. Mahfud dan Rachmawati menilai demokrasi yang diboncengi oleh anarkis, maka nomokrasi akan bekerja. Mahfud menilai antara demokrasi dan nomokrasi harus seimbang.

Maka, dijabarkan, kalau ada tindakan anarkis di dalam proses demokrasi, hukum harus bekerja. Sebab, demokrasi berarti kedaulatan rakyat, sementara nomokrasi adalah kedaulatan hukum.

(idn/jbr)