Kapolda: 67 Orang Ditahan Terkait Demo Rusuh Omnibus Law di DKI, 31 Pelajar

Yogi Ernes - detikNews
Senin, 26 Okt 2020 14:38 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan Gubernur DKI Anies Baswedan
Foto: Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan Gubernur DKI Anies Baswedan. (Yogi Ernes/detikcom).
Jakarta -

Polda Metro Jaya mengungkapkan total ada 2.667 orang diamankan dari demonstrasi menolak omnibus law UU Cipta Kerja yang berujung rusuh di Jakarta bulan ini. Dari total yang diamankan, 70 persen berstatus sebagai pelajar.

"Jadi kemarin sudah beberapa hari demo ada sekitar 2.667 orang yang diamankan, 70 persen adalah pelajar. Memang ada pelajar dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, kemudian Subang, Indramayu, Bekasi, Tangerang, hingga Cilegon," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/10/2020).

Aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja sendiri bulan ini terjadi pada Kamis (8/10), Selasa (13/10), hingga Selasa (20/10) di sekitaran Istana. Menurut Nana, para pelajar yang ikut dalam aksi tersebut kerap dimanfaatkan oleh kelompok anarko untuk berbuat rusuh.

Pihak kepolisian juga telah menetapkan tersangka bagi para pendemo yang terbukti berbuat rusuh. Total ada 143 orang menjadi tersangka.

Nana menambahkan, puluhan pelajar juga telah ditetapkan sebagai tersangka dengan 31 di antaranya telah ditahan.

"Nah dari 2.667 ada 143 orang yang menjadi tersangka dan 67 kami tahan. Dari 67 itu, ada 31 orang pelajar," terang Nana.

Lebih lanjut Nana mengungkapkan, para pelajar yang terlibat demonstrasi rusuh tersebut diajak dengan dua cara. Pertama para pelajar dihasut dan diundang mayoritas lewat media sosial.

Beberapa pelajar juga mengaku diundang mengikuti demo melalui ajakan langsung. Untuk itu, Nana mengaku terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk meningkatkan pengawasan kepada para siswa.

"Ini kami mencari solusi jangan sampai kemudian para pelajar ini dimanfaatkan oleh kelompok anti kemapanan yang kemudian mereka menjadi salah arah. Makanya kami mengundang para kepala sekolah untuk kita diskusikan bersama," sebutnya.

(elz/ear)