Airlangga Sebut UU Ciptaker Bawa Indonesia Hindari Middle-Income Trap

Yudistira Imandiar - detikNews
Senin, 26 Okt 2020 12:56 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Foto: Kemenko Perekonomian
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan UU Cipta Kerja (Ciptaker) dibuat untuk menyikapi middle income trap (MIT) yang berpotensi terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, menurutnya perlu ada terobosan untuk mengangkat status perekonomian Indonesia.

"Sejak 1 Juli 2020 Indonesia masuk ke dalam upper middle-income country, setelah sejak 1995 berada dalam lower middle-income country. Gross National Income per capita Indonesia 2019 naik menjadi 4.050 dollar AS dari 3.840 dollar AS pada tahun 2018," ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2020).

Dalam agenda Forum Rektor Indonesia bertajuk 'Menggali dan Merumuskan Masukan Terhadap UU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan, UMKM dan Investasi' Airlangga menyampaikan jika Indonesia bisa terjebak dalam middle-income trap (MIT), jika tidak bisa menjadi high-income country dalam beberapa tahun ke depan.

"Indonesia berharap pada tahun 2035 atau 2036 kita bisa lewat 10 ribu US (GNI), yaitu sebuah patokan sebuah negara untuk menjadi negara high-income country," ulas Airlangga.

Ia menjabarkan kelemahan negara middle-income country yakni produktivitas. Middle-income country ditandai dengan upah tenaga kerja yang rendah.

"Di level ini biasanya kita bersaing dengan negara berpendapat rendah (lower middle-income countries), seperti Bangladesah, Myanmar, bahkan India. Tentu produk yang berbasis pada upah buruh rendah, tidak masuk ke negara berpenghasilan tinggi," lanjutnya.

Mantan Menteri Perindustrian itu mengatakan negara yang terjebak dalam middle-income trap akan berdaya saing lemah. Sebab, jika dibandingkan dengan negara low-income makan upah buruh negara middle-income lebih mahal. Selain itu, negara middle-income kalah bersaing dalam hal teknologi dan produktivitas dengan negara high-income.

"Indonesia perlu memilih meningkatkan produktivitasnya, dan ini yang didorong dalam UU Cipta Kerja," sebut Airlangga.

"Dari pengalaman negara yang sukses melewati middle-income trap itu, maka kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan," imbuhnya.

Airlangga menerangkan UU Cipta Kerja diperlukan untuk mentransformasikan ekonomi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat sehingga dapat segera keluar dari MIT.

Ia mengulas survei yang dilakukan IMF dan sebuah organisasi di Belanda, telah menempatkan Indonesia dalam kompleksitas bisnis nomor satu atau paling buruk, artinya paling komplek dan rumit sedunia.

"Indonesia berada di atas Brasil, Argentina dan Yunani, sementara Malaysia di urutan sembilan," urai Airlangga.

UU Cipta Kerja menurutnya dapat mentransformasi regulasi karena adanya hyper regulasi yang disederhanakan.

"Adanya reformasi birokrasi pemerintah juga akan melakukan reformasi tambahan yaitu akan ada pemangkasan eselon 1 dan 2, dimana eselon 3 dan eselon 4 jadi fungsional," ungkap Airlangga.

Dikatakan Airlangga, Bank Dunia telah menyatakan UU Cipta Kerja merupakan reformasi yang paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir di bidang investasi dan perdagangan.

"Kita masih tergantung dalam investasi dalam berbagai sektor, misalnya di pembangkit, di konstruksi, di logistik, di farmasi, di proses manufaktur dan juga di sektor jasa," kata Airlangga.

(akn/ega)