Pemkab Badung Implementasikan Tanda Tangan Elektronik Berbasis Aplikasi

Abu Ubaidillah - detikNews
Minggu, 25 Okt 2020 23:01 WIB
Pemkab Badung
Foto: Pemkab Badung
Jakarta -

Guna mendukung e-government, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengimplementasikan tanda tangan elektronik (TTE) berbasis aplikasi mobile yang tersertifikasi pada dokumen dinas secara optimal.

"Pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk TTE benar-benar telah mendukung Reformasi Birokrasi dimana selama periode Work From Home (WFH), pemanfaatan TTE ini menjadi solusi penunjang pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, IGN Jaya Saputra dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10/2020)

Sistem pembuktian dari informasi, dokumen dan TTE telah diatur dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan juga diatur dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016.

Di dalam Perpres tersebut dijelaskan sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat TTE dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Sedangkan TTE ialah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Dengan penggunaan TTE dapat dilakukan verifikasi terhadap siapa pemilik TTE sekaligus menjamin autentikasi atau memastikan keutuhan dari dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik dari perubahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu data akan lebih terjamin keutuhannya, legalitas dokumen, kerahasiaan informasi, nir penyangkalan, dan ketersediaan informasi, serta menghemat penggunaan kertas.

Jaya mengatakan berbekal TTE dalam masa tanggap darurat pandemi ini Pemkab Badung bisa tetap produktif dan berkinerja karena proses pengambilan keputusan, pendelegasian tugas, pelaksanaan layanan dan sistem informasi publik, serta pemerintahan bisa tetap berjalan dengan efektif.

"Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung telah memfasilitasi TTE pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) untuk aplikasi Layanan Perizinan Online (Laperon), dan dalam waktu dekat Diskominfo juga akan mengintegrasikan TTE ini dengan aplikasi Surat dan Arsip Digital sehingga seluruh administrasi persuratan dan pengarsipan sesuai tata naskah dinas dapat ter-record dalam sistem." imbuhnya.

Jaya juga mengatakan sesuai Perpres Nomor 95 tahun 2018 Pemkab Badung dalam melaksanakan tugas pemerintahan selalu melakukan koordinasi antar perangkat daerah (cross-cutting) dengan mengimplementasikan e-surat yang merupakan kerja sama perangkat daerah dan Kominfo sebagai pembangun sistem, Diskerpus mengerahkan sistem sesuai auran SIKD (Sistem Informasi Kesiapan Darah) dan bagian organisasi menitikberatkan pada ketatanaskahan.

"Dengan diterapkannya e-surat di Kabupaten Badung diharapkan ada efisiensi waktu dan penggunaan kertas (paperless) karena semua administrasi sudah by digital, dari konsep surat kemudian alur yang melewati jenjang struktural sebagai penanggung jawab sekaligus korektor/persetujuan sampai surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan," ujarnya.

Aplikasi TTE ini bernama Badung Digital Signature dan telah tersedia di Android dan iOs. Begitu pula e-surat yagnbisa diakses di http://www.suratarsip.badungkab.go.id/. Keduanya bersifat mobile sehingga user bisa melakukan tanda tangan dan administrasi persyaratan di mana saja.

"Saat ini sedang dilakukan uji coba untuk membiasakan para user/pejabat menggunakan aplikasi tersebut. Memang tidak mudah merubah mindset dari konvensional ke digital namun seiring tuntutan pelayanan selalu prima dan dengan terjadinya musibah virus corona, e-surat ini menjadi pilihan wajib yg harus diterapkan," tegas Jaya.

Jaya mengatakan e-surat tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu kesatuan dengan penandatanganan elektronik, penomoran elektronik, dan arsip digital.

"Sebagai langkah awal penerapan e-surat, Diskominfo, Diskerpus dan Bagian Organisasi sudah melatih para operator di masing masing PD untuk dapat menggunakan e-surat dan TTE serta mensosialisasikan di PD- nya masing masing sehingga ditargetkan penerapannya secara resmi per 1 januari 2021," pungkasnya.

(ega/ega)