Sengketa Lahan di Besipae NTT, Polisi: 19 dari 37 Keluarga Bersedia Direlokasi

Audrey Santoso - detikNews
Sabtu, 24 Okt 2020 17:30 WIB
Warga Besipae menghadap Raja Nabuasa menyatakan kesediaannya mengikuti program Pemprov NTT
Warga Besipae menghadap Raja Nabuasa menyatakan kesediaannya mengikuti program Pemprov NTT. (Foto: dok. istimewa)
Timor Tengah Selatan -

Polisi mengatakan 19 dari 37 keluarga yang terlibat sengketa lahan di Desa Pubabu-Besipae, Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), bersedia direlokasi. Belasan KK itu sudah menghadap raja adat dan menyatakan kesediaannya mengikuti program Pemprov NTT.

"Dari 37 KK, sudah 19 setuju dengan program Pemprov. Mereka sudah menghadap Usif Nabuasa, usif itu artinya raja, Nabuasa itu lima desa di Besipae," kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Jo Bangun kepada detikcom, Sabtu (24/10/2020).

Jo menerangkan 19 keluarga menghadap Raja Nabuasa karena hendak menempati rumah yang dibangun Pemprov NTT. Rumah tersebut dibangun di atas tanah Raja Nabuasa, yang telah diserahkan untuk dikelola Pemprov NTT.

"Tanah itu diserahkan Raja Nabuasa kepada Pemprov NTT untuk dikelola. Makanya, ketika ada yang 19 keluarga ini, karena kan mereka kan direlokasi, dibangun oleh Pemprov rumahnya di tanah itu, di tanah Raja Nabuasa juga. Jadi istilahnya mereka ketika mau masuk rumah yang disiapkan Pemprov, tetap menghadap ke rajanya. Mereka sangat menghargai rajanya," jelas Jo.

Jo menuturkan kesediaan 19 keluarga direlokasi tak lepas dari peran Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif, yang menemui warga. Jo menambahkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kaum akademisi mengapresiasi langkah Latif dalam penyelesaian masalah sengketa lahan di Besipae.

"19 KK ini akhirnya mau ikut program pemerintah. Kita tahu Bapak Kapolda melakukan pendekatan kepada warga. Setelah Kapolda datang, tokoh agama, tokoh masyarakat, rektor universitas mengapresiasi langkah soft approach itu. Awalnya 16 KK (menyatakan bersedia direlokasi), tadi malam menyatakan lagi 3 KK, jadi 19," ucap Jo.

Jo menyampaikan Pemprov NTT masih melakukan pendekatan terhadap belasan keluarga yang belum bersedia direlokasi dari lahan sengketa. Jo menyebut beberapa keluarga yang belum menyatakan kesediaannya direlokasi memilih pulang ke kampung asal mereka.

"Untuk KK sisanya, Pemprov NTT melakukan pendekatan kepada mereka. Sampai sekarang infonya (warga yang menolak) ada yang balik ke kampungnya. Kan itu campur-campur, bukan orang Besipae asli," jelas Jo.

Masih kata Jo, Polres TTS juga tetap melanjutkan proses hukum terkait peristiwa tindak kekerasan yang terjadi saat bentrok warga dan pihak Pemprov NTT di lahan sengketa. Untuk diketahui, Polres TTS menerima laporan tindak kekerasan dari pihak warga dan Pemprov NTT.

Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif berdialog dengan warga Besipae perihal sengketan lahan Pemprov NTTKapolda NTT Irjen Lotharia Latif berdialog dengan warga Besipae perihal sengketa lahan Pemprov NTT. (Foto: dok. istimewa)

Tonton video 'Wanita Dibanting Satpol PP di NTT, Polisi Jelaskan Penyebabnya':

[Gambas:Video 20detik]



"Untuk kasus kekerasan, kan laporannya sudah kami terima. Kami melakukan pemanggilan, kami akan lakukan pemeriksaan. Masih kami tindak lanjuti. Kalau Polri ini kan kami profesional saja. Siapa yang melapor, kami terima," ujar Jo.

Sebelumnya diberitakan Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif menemui warga Besipae, TTS. Kedatangan Latif bertujuan meredam ketegangan antara warga dan pihak Pemprov NTT.

"Tentu saja harapan kita ini ada solusi yang terbaik dan saya hadir di sini semata-mata karena melihat dari sisi kemanusiaan, mendengar apa yang mau disampaikan warga," ujarnya pada Jumat (16/10).

"Siapa pun yang melakukan kekerasan akan ditindak tegas. Saya tidak pandang bulu. Jika ada yang merasa dirinya korban dari peristiwa kemarin, segera buat laporan dan silakan kawal proses hukumnya," imbuh Latif.

Seperti diketahui, beredar video rekaman seorang perempuan terlibat bentrokan dengan pria berseragam Satpol PP. Dalam video yang viral, tampak perempuan tersebut dibanting oleh petugas Satpol PP.

Kapolres Timor Tengah Selatan AKBP Ariasandy menerangkan kejadian itu bermula dari kegiatan penanaman jagung oleh Pemprov NTT. Penanaman jagung itu, terang Ariasandy, ditolak warga. Akhirnya saling dorong antara warga dan pihak Pemprov NTT tak terhindarkan.

"Itu kegiatan Pemprov NTT, penanaman jagung di lokasi Besipae yang diamankan personel Korem, yang sebelumnya memang sudah ada MoU antara Pemprov dan Korem. Ada kerja sama Pemprov dengan Korem dalam kegiatan penanaman jagung," kata Ariasandy saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (15/10).

Peristiwa itu pun mendapat sorotan dari Komnas HAM, yang mengecam praktik kekerasan tersebut. Komnas HAM mengirim surat ke Gubernur NTT Victor Laiskodat soal bentrokan itu. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya meminta sengketa lahan itu diselesaikan dengan cara sesuai rekomendasi Komnas HAM.

"Mengecam keras kekerasan yang dilakukan oleh aparat Pemprov NTT," kata Beka saat dihubungi, Kamis (15/10).

(aud/idh)