Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi di tengah pandemi COVID-19 mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Hal itu dibuktikan dengan Pemkab menyabet penghargaan TPID Berprestasi Kabupaten/Kota untuk kawasan Jawa-Bali.
Penghargaan diterima oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Badung AA Sagung Rosyawati saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2020 secara virtual dari ruang kerjanya, Kamis (22/10).
"Penghargaan ini tentunya sebagai motivasi bagi kami terutama TPID Kabupaten Badung untuk bisa terus bekerja dan berinovasi dalam menjaga dan menekan tingkat inflasi khususnya di Badung," ujar Sagung Rosyawati dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2020).
Dia menyatakan penghargaan ini merupakan kedua kalinya yang diraih oleh TPID Badung setelah penghargaan yang sama tahun lalu. Menurutnya, meski berhasil menjaga tingkat inflasi serta sukses meraih penghargaan, pihaknya mengajak semua pihak untuk tidak cepat berpuas diri, karena tantangan ke depan semakin besar.
"Situasi pandemi seperti ini merupakan tantangan bagi kami di TPID, tidak saja menjaga tingkat inflasi tetapi juga penguatan daya beli masyarakat," ungkapnya,
Sebagai informasi, kegiatan Rakornas yang rutin digelar tiap tahun itu bertujuan untuk mendorong kepala daerah dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mensinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah.
Hal itu dilakukan untuk menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengendalian inflasi secara nasional. Adapun tema yang diusung dalam Rakornas tahun ini adalah 'Transformasi Digital UMKM Pangan Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia maju.
Diketahui Rakornas dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan turut hadir secara virtual maupun non-virtual antara lain Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, para pejabat Eselon I dari pemerintah pusat. Selain itu, juga dihadiri oleh gubernur, bupati/wali kota serta TPID dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
(mul/ega)
