Pandemi yang sudah melanda Indonesia hampir 8 bulan ini membuat pemerintah harus melakukan refocusing kinerja, tak terkecuali Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Kemenlu menetapkan 3 refocusing prioritas kerja diplomasi Indonesia.
"Terdapat 3 refocusing prioritas kerja diplomasi Indonesia, yang pertama yaitu perlindungan terhadap WNI, kedua adalah membantu pemerintah mengelola pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonomi; dan yang ketiga terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia," ungkapnya dalam jumpa pers, Kamis (22/10/2020).
 Infografis Kemenlu Foto: Infografis Kemenlu |
Untuk perlindungan WNI selama satu tahun ini, lanjutnya, hal-hal yang telah dilakukan Kemenlu antara lain, pelaksanaan dua kali evakuasi dari Wuhan dan Kapal Diamond Princess di Yokohama dengan jumlah WNI yang dievakuasi 306 orang. Kemudian fasilitasi repatriasi WNI dari 62 negara, dengan total 158.446 orang, termasuk ABK dan JT dari berbagai belahan dunia.
Selanjutnya pemberian bantuan logistik kepada WNI paling rentan sebanyak 531,533 paket. Lalu pendampingan dan bantuan bagi 1.654 WNI yang positif terinfeksi COVID-19 yang tersebar di 61 negara/wilayah dan 29 kapal. Kemudian membebaskan 29 WNI dari ancaman hukuman mati serta membebaskan 6 WNI dari penyanderaan di Filipina Selatan dan Gabon. Selain itu juga menyelamatkan lebih dari Rp 106 miliar hak-hak finansial pekerja migran Indonesia.
"Selain hal-hal tersebut di atas, dalam satu tahun ini isu menonjol lain yang terkait dengan perlindungan WNI adalah kasus ABK WNI yang bekerja di kapal ikan RRT. Isu ini kita tangani dengan sangat serius, termasuk kita sampaikan pada pertemuan dan komunikasi pada tingkat Menlu," tambahnya.
 Infografis Kemenlu Foto: Infografis Kemenlu |
Retno pun melanjutkan ke pembahasan refocusing prioritas kedua, yaitu membantu upaya pemerintah mengatasi pandemi. Pada aspek kesehatan, lanjutnya, diplomasi Indonesia tak hanya diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tapi juga untuk kepentingan jangka panjang yang lebih strategis, termasuk penguatan health security dan kemandirian kesehatan nasional.
"Sejauh ini, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan 120 pihak, yang terdiri dari 11 negara, 12 organisasi internasional, dan 97 NGOs. Di awal pandemi, diplomasi difokuskan guna pemenuhan kebutuhan alat diagnostics dan therapeutics antara lain, kerja sama produksi bersama untuk lancarkan rantai pasok APD dan jubah operasi," paparnya.
Mengenai vaksin, imbuhnya, tugas utama diplomasi adalah membuka jalan dan akses terhadap komitmen penyediaan vaksin, baik dari jalur bilateral maupun multilateral. Tugas diplomasi vaksin ini dijalankan tak hanya untuk membuka akses pemenuhan kebutuhan jangka pendek atas vaksin bagi masyarakat Indonesia, tapi juga untuk memberikan dukungan terhadap vaksin multilateralisme.
Kemlu juga bekerja sama dengan BUMN untuk mendukung upaya BUMN melakukan outbound investment dan masuk pasar global atau disebut BUMN Go Global. BUMN Go Global ini akan berperan terkait produksi vaksin.
"Tugas ini bukan merupakan tugas yang mudah, namun alhamdulillah dapat dijalankan dengan baik," tukasnya.
 Infografis Kemenlu Foto: Infografis Kemenlu |
Sementara untuk menangani dampak ekonomi dari pandemi ini, Kementerian Luar Negeri telah membentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE). Kemenlu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BKPM, BUMN, lembaga ekspor, hingga KADIN untuk membantu memulihkan perekonomian nasional.
Kemenlu juga melakukan kesepakatan pembuatan travel corridor arrangement (TCA) bagi perjalanan bisnis esensial dengan 4 negara antara lain Persatuan Emirat Arab (PEA), Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Singapura.
 Infografis Kemenlu Foto: Infografis Kemenlu |
Kemudian, masuk ke refocusing prioritas ketiga yaitu kontribusi Indonesia untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Retno mengatakan Indonesia bersama dengan 5 negara lainnya juga telah menginisiasi resolusi Majelis Umum PBB pertama mengenai COVID-19 yaitu 'Global solidarity to fight the coronavirus disease 2019'.
"Ini merupakan resolusi SMU PBB pertama terkait dengan COVID-19 dan telah menjadi rujukan PBB terkait kerja sama COVID-19. Pandemi tidak boleh menyurutkan kontribusi Indonesia untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia," tandasnya.
(mul/ega)
