Round-Up

Parpol Koalisi Vs Relawan Jokowi soal Isu Reshuffle Menteri

Tim Detikcom - detikNews
Sabtu, 24 Okt 2020 06:48 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Maruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
Foto: Jokowi bersama Kabinet Indonesia Maju. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).

Berbeda dengan dua koleganya di atas, elite PDIP Andreas Hugo Pareira setuju soal perlunya evaluasi terhadap jajaran menteri. Ini lantaran Presiden Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan kekecewaannya kepada para menteri.

"Memang menjadi kurang tepat juga kalau Presiden harus berulang kali marah-marah kepada menteri kabinetnya dan dipublikasikan. Atau, yang terakhir Presiden malah mengritik para pembantunya di depan umum, karena komunikasi publik yang buruk soal UU Ciptaker," ungkap Andreas Hugo kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Presiden Jokowi memang dalam beberapa kesempatan menegur jajaran menterinya, karena dianggap kurang maksimal dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19). Jokowi juga mewanti-wanti para menteri untuk melakukan komunikasi publik yang baik karena menilai komunikasi publik yang buruk menjadi sebab banyaknya penolakan pada UU Cipta Kerja.

"Sikap presiden seperti ini bisa jadi karena gerah dengan 'sasaran tembak' publik akhir-akhir ini selalu langsung ke Presiden. Presidenlah yang akhirnya harus menjawab, Presiden juga yang harus menjelaskan, Presiden pula lah yang melakukan pendekatan ke berbagai pihak," sebut Andreas.

Anggota Komisi XI DPR itu menilai ada menteri yang tidak bekerja dengan maksimal. Andreas menyebut ada menteri yang hanya sekadar duduk manis, juga ada yang memang kurang paham terhadap apa yang seharusnya dikerjakan.

"Sementara yang seharusnya 'pasang badan' menghadapi publik ada yang duduk manis, ada yang sibuk dengan agendanya sendiri, ada juga yang mungkin kagok kurang paham masalah, jadi akhirnya tidak banyak berbuat, sekadar bussiness as usual," tegasnya.

Padahal, kata Andreas, Presiden Jokowi punya standar kepada para menterinya untuk bisa paham dan bekerja extraordinary. Hal tersebut kerap disampaikan oleh Jokowi.

"Sementara Presiden punya standar para menterinya untuk paham situasi extraordinary dan bekerja extraordinary di bidang tugasnya masing-masing. Nampaknya situasi seperti ini yang mungkin sedang terjadi," ucap Andreas.

Kemudian, Sekjen PPP Arsul Sani juga menyebut sah-sah saja bila kelompok relawan menyampaikan harapan agar Jokowi mereshuffle menteri yang kinerjanya tak maksimal. Hanya saja ia meminta agar alasan munculnya usul reshuffle tidak didasari oleh fitnah ataupun kebencian subjektif semata.

"PPP melihat itu sebagai bagian dari demokrasi. Jadi ya boleh-boleh saja mengusulkan menteri-menteri tertentu untuk di-reshuffle. Yang penting basis alasannya bukan fitnah, hoax, atau karena kebencian pribadi atau kelompok," kata Arsul kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Menurut Arsul, relawan Jokowi jangan asal menilai kinerja menteri karena merasa kurang ada geregetnya saja. Sebab, menurutnya, kinerja menteri harus dinilai melalui ukuran kualitatif maupun kuantitatif.

"Dalam mengukur kinerja menteri itu, sebelum sampai pada kesimpulan tertentu, perlu dijelaskan dulu oleh yang mengukur tersebut dengan ukuran-ukuran kualitatif maupun kuantitatif. Jadi jangan asal geregetan saja dalam menilai geregetnya kerja menteri," ujar Arsul.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4