Pimpinan DPR: Jokowi yang Tahu Butuh Reshuffle Menteri Atau Tidak

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Jumat, 23 Okt 2020 16:36 WIB
Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad ikut menanggapi mengenai usulan reshuffle kabinet yang digaungkan oleh relawan Jokowi Mania (JoMan). Dasco menilai hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengetahui apakah reshuffle kabinet dibutuhkan atau tidak.

"Ya kalau menurut saya, yang mengetahui secara jelas dan pasti tentang apakah dibutuhkan reshuffle atau enggak, ya itu Presiden Jokowi sendiri," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

"Karena menteri-menteri adalah pembantu yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah sehingga Jokowi yang tahu, apakah kemudian butuh atau tidak untuk kebutuhan reshuffle menteri," sambung Dasco.

Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menjelaskan menteri adalah pembantu yang diangkat presiden. Ia mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Ya itu (reshuffle) kami serahkan kembali kepada presiden yang punya hak prerogatif untuk mereshuffle siapa-siapa saja yang memang mungkin dianggap kinerjanya kurang bagus," ujarnya.

Selain itu, Dasco menilai usulan reshuffle yang dilontarkan oleh JoMan merupakan bentuk keterlibatan relawan Jokowi dalam mengawal pemerintahan. Ia menilai usulan itu sebagai hal yang sahih untuk diberikan ke Jokowi.

"Tapi karena ini memang relawannya Pak Jokowi mungkin mereka merasa ikut ambil andil mengawal sehingga menurut saya sah-sah saja memberikan usul dan masukan kepada Pak Jokowi sebagai relawannya," ucap Dasco.

Sebelumnya diberitakan, relawan-relawan Presiden Joko Widodo memberikan sorotan pada satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Bila Projo menilai Kabinet Indonesia Maju kurang maksimal menangani dampak pandemi virus Corona (COVID-19), kelompok Jokowi Mania (JoMan) ikut bermanuver mendorong agar Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

JoMan memberikan catatan kepada sejumlah menteri yang tidak layak dipertahankan. JoMan menyebut catatan itu datang dari kalangan aktivis '98.

"Mereka menilai Presiden Jokowi harus mencopot atau merotasi menteri-menteri yang dinilai hanya menjadi beban negatif bagi pemerintahannya," ujar Ketua Umum JoMan, Immanuel Ebenezer, dalam keterangannya kepada wartawan dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (22/10)

(hel/mae)