PTUN Jakarta Putuskan Tak Berwenang Adili Supres Omnibus Law RUU Ciptaker

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 23 Okt 2020 10:39 WIB
omnibus law cipta kerja
Foto: Ilustrasi Omnibus Law Cipta Kerja (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan tidak berwenang mengadili kasus omnibus law soal Surat Presiden (Supres) ke DPR tentang RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Gugatan itu dilayangkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dkk.

Gugatan itu dilayangkan oleh YLBHI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan perorangan Merah Johansyah Ismail. Mereka menggugat Supres yang diajukan Presiden Jokowi kepada DPR saat hendak memulai pembahasan mengenai omnibus law.

"Dalam eksepsi. Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan. Dalam pokok perkara. Menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)," demikian putusan PTUN Jakarta yang dikutip dari website PTUN Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Putusan itu diketok oleh ketua majeis Sutiyono dengan anggota Nelvy Christian dan Enrico Simanjuntak. Putusan itu diketok pada Senin (19/10) kemarin.

Sebagaimana diketahui, Jokowi pertama kali mengumumkan proyek Omnibus Law dalam pidato usai dilantik menjadi Presiden RI 2019-2024. Tujuannya adalah menyederhanakan undang-undang dan peraturan guna menggenjot investasi. Diharapkan, bisa menumbuhkan investasi sehingga menyerap tenaga kerja.

Namun dalam prosesnya, pembahasan rencana itu dinilai tertutup. Tiba-tiba saja muncul rancangan undang-undang (RUU) setebal seribu halaman lebih. Penolakan muncul di seantero negeri.

YLHBI dkk tidak terima dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Mereka menilai ada pelanggaran prosedur dan substansi dari penyusunan RUU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah. Secara prosedur dan pemerintah tidak terbuka serta tak melibatkan masyarakat saat menyusun draf RUU Cipta Kerja tersebut.

Selain itu, mengabaikan prinsip yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebaliknya, keterlibatan pengusaha justru lebih kental dalam penyusunan RUU Cipta Kerja tersebut.

"Masyarakat yang terdampak RUU ini tidak didengar sama sekali, dilibatkan juga tidak. Pembentukan RUU ini sangat diskriminatif," kata anggota Tim, Arif Maulana.

Saat ini, omnibus law Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR dan tengah dalam proses diundangkan oleh pemerintah. UU Cipta Kerja menimbulkan gejolak penolakan hingga menyebabkan demo yang berujung rusuh di beberapa daerah, termasuk di Jakarta.

(asp/elz)