Amien : Ada Misteri Mengapa Pemerintah Ngotot Impor Beras

Jakarta - Impor beras merupakan batu ujian apakah pemerintah pro petani yang berarti juga pro rakyat atau pro asing. Namun jika pemerintah ngotot, sepertinya ada apa-apa di belakangnya."Soal imper beras kan sudah cetho welo-welo (gamblang) kalau ditolak oleh petani, oleh pemda, oleh ahli bidang pangan. Kalau tetap impor kok sepertinya ada semacam misteri di pemerintah ya," ujar Amien Rais.Guru besar ilmu politik UGM ini mengatakan itu usai menjadi pembicara dalam studium general bertajuk Posisi dan Peran Indonesia di Tengah Konfigurasi Kekuatan Politik Global di Universitas Al Azhar Jl Sisingamangaraja, Jakarta, Kamis (19/1/2006). Amien mengatakan, tidak seharusnya pemerintah ngotot impor beras. Alasannya, pemerintah sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Kalau pemerintah benar-benar memegang aspirasi rakyat dan menjadi payung bagi rakyat, maka pemerintah harus mendengar apa yang diteriakkan rakyatnya. Dengan impor beras, Amien yakin ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan karena mendapat komisi maupun bonus sebagai imbalan memfasilitasi impor beras yang dikutuk petani. Ketika ditanya wartawan apakah ada partai politik tertentu yang terlibat, Amien berujar, "Pasti, pasti ada." Pada saat memberikan ceramah, Amien menyatakan keheranannya mengapa Indonesia kerasan dipecundangi oleh pihak asing seperti IMF dan World Bank. Menurut eks Ketua MPR ini, tidak ada contoh negara yang bisa meninggalkan kemelaratan, lebih makmur dan lebih otonom bila membiarkan dirinya bergantung pada IMF dan World Bank. "Jangan-jangan kita punya penyakit psikologis yang kalau disiksa justru merasa nikmat," kilahnya dengan gaya ceplas-ceplosnya yang khas. Amien yakin Indonesia bisa mandiri, asalkan benar-benar berniat dan berusaha untuk tidak tergantung. Pada sejarahnya, Indonesia memiliki tokoh yang enggan bergantung dengan pihak asing, yakni pahlawan kemerdekaan. "Diponegoro, Hasanuddin, itu kan tidak mau bergantung sama orang asing yang penjajah itu. Anak harimau itu mestinya tetap harimau, bukan marmut, rabbit, or lamb," cetus eks Ketua Umum PAN ini. Dalam pandangan Amien, corporatocracy ada di Indonesia. Pengejawantahan corporatocracy adalah dengan eksploitasi sumber-sumber alam di suatu negara. Biasanya pengeksploitasian itu dilindungi oleh oknum dalam pemerintah negara yang bersangkutan untuk kepentingan kocek sendiri. "Kita seperti tidak ada harganya di depan corporatocracy," keluh Amien. (nrl/)