.webp)
Pemprov DKI Jakarta, yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan, diminta mencabut tiang-tiang monorel nirfaedah. Begini sejarah tiang-tiang beton yang kini jadi 'monumen' itu.
Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom hingga Kamis (22/10/2020), pembangunan monorel dimulai pada 2004.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedianya, monorel dibangun untuk mengatasi kemacetan Jakarta dan dirancang membawa dua hingga sepuluh rangkaian gerbong.
Ada dua jalur monorel yang rencananya dibangun:
1. Green Line: 14,3 km.
Dimulai dari stasiun monorel di Casablanca, melewati kawasan sekitar Hotel Gran Melia, Satria Mandala, Kusuma Chandra, Polda Metro Jaya, BEJ, Gelora Bung Karno Senayan, Plaza Senayan, JHCC, gedung MPR/DPR, Taman Ria Senayan, gedung MPR/DPR, Pejompongan, Karet, Sudirman, Setiabudi Utara, Kuningan, Taman Rasuna, kembali ke Stasiun Casablanca.
2. Blue Line: 12,7 km.
Dimulai dari Kampung Melayu, melewati kawasan Tebet, Menteng Dalam, Stasiun Casablanca, Ambasador, Stasiun Dharmala Sakti, Menara Batavia, Karet, kawasan Slipi, Cideng, dan berakhir di kawasan Roxy.
Seiring dengan berjalannya waktu, tiang monorel itu mangkrak. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat menyebut tiang itu sebagai 'monumen penipuan'.
Berikut adalah sejarah tiang monorel secara kronologis:
2004: Pembangunan diresmikan Megawati
Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan pemancangan tiang pancang pertama di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan, pada 14 Juni 2004. Dia menekan tombol sirene sekitar pukul 10.30 WIB. Saat itu Gubernur Jakarta dijabat Sutiyoso.
"Dan pada hari ini saya bisa canangkan peletakan batu pertama sistem monorel. Diharapkan dua tahun pembuatan dan kalau semua planning matang, insyaallah tahun 2006 monorel sudah bisa digunakan," kata Megawati saat itu.
 Megawati Soekarnoputri |
2008: PT Jakarta Monorail pasrah
Pada 2008, pengembang sekaligus investor proyek ini, yakni PT Jakarta Monorail (PT JM), dikabarkan pening bukan kepalang karena masalah pendanaan. Saat itu, tiang-tiang yang kadung dibangun mangkrak menjadi monumen nirfaedah. Nilai proyeknya mencapai USD 450 juta. PT JM mengaku tidak mampu memenuhi syarat investasi USD 144 juta.
"Sekarang keputusannya terserah Pak Gubernur. PT JM akan ngikut saja," kata Direktur Utama PT JM Sukmawati Sukur, 12 Maret 2008.
2011: Foke pastikan pembangunan setop
Gubernur Jakarta pada saat itu, Fauzi Bowo alias Foke, memastikan pembangunan proyek monorel dihentikan. Pihak PT JM minta ganti biaya investasi Rp 600 miliar, namun Foke menolak. Saat itu Pemprov DKI hanya akan membayar sesuai rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Dengan adanya penghentian perjanjian ini memang ada permintaan pergantian dana investasi yang diminta perusahaan itu sebesar Rp 600 miliar dan tidak bisa kita penuhi. Maka itu kita berpulang kepada rekomendasi BPKP yang terakhir. Saya berpegangan pada rekomendasi BPKP maksimal setinggi-tingginya Rp 204 miliar. Dari segi Pemprov DKI berusaha untuk mengupayakan seefisien mungkin untuk kebutuhan transportasi bagi warga Jakarta," kata Foke, 19 September 2011.
Tonton video 'Kondisi Tiang Monorel Jakarta yang Mangkrak 16 Tahun':
2012: Tiang monorel jadi tempat reklame
Tiang monorel di Senayan dan Kuningan menjadi tempat pemasangan poster dan iklan. Bahkan, 14 Agustus 2012, terlihat foto Gubernur DKI Foke juga nampang di salah satu tiang pancang di pintu selatan Gelora Bung Karno Jakarta dalam rangka dukungan untuk kontingen DKI yang berlaga di PON Riau.
2012: Tak diakui DKI
Pemprov DKI menyatakan monorel bukan proyeknya, melainkan proyek pemerintah pusat. Jakarta cuma memberikan izin trayek untuk rute pembangunannya saja.
"Soal monorel, proyek ini bukan DKI, tapi punya PT Jakarta Monorail. Pemegang sahamnya saya nggak tahu. Jadi Pemprov hanya memberikan alignment, rutenya di mana. Selebihnya jadi tanggung jawab pengembang (Jakarta Monorail), yaitu membangun, mengoperasikan, dan mencarikan pembiayaan," tutur pria yang akrab disapa Foke di kantor detikcom, Jakarta, 6 September 2012.
Baca juga: Presiden Mega Resmikan Monorel |
 Mantan gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke). File/detikFoto. Foto: Agung Pambudhy |
2012: Jokowi ingin PT Adhi Karya gabung
Setelah melewati era Gubernur Sutiyoso dan Foke, kini tiang monorel menembus era Gubernur Jokowi. Jokowi ingin PT Adhi Karya (BUMN) ikut menggarap bersama PT JM.
"Bareng-bareng. Duet-duet. Ngapain harus lama-lama? Ya, bener kok. Serius," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, 20 Desember 2012. Namun PT Adhi Karya tidak mau.
2013: Proyek lanjut lagi
Proyek berlanjut lagi. Gubernur Jokowi melakukan peletakan batu pertama pembangunan monorel di Tugu 66, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Hadir pula Komisaris Utama PT Jakarta Monorail Edward Soeryadjaya.
"Setelah proyek ini terhenti selama 5 tahun, dengan mengucap bismillah, pada tanggal 16 Oktober 2013, saya nyatakan proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail saya nyatakan dilanjutkan kembali," kata Jokowi di lokasi peresmian, 16 Oktober 2013.
Baca juga: Foke Pastikan Pembangunan Monorel Dihentikan |
Tiang-tiang akan dipasang dengan jarak 24 meter. Proyek menggandeng China Communications Construction Company Ltd untuk memasang tiang-tiang itu.
Di sisi lain, PT Adhi Karya bingung tiang-tiangnya senilai Rp 193 miliar belum dibayar PT JM. Pihak PT JM sendiri merasa tidak punya utang karena 200 tiang monorel itu sekarang sudah menjadi milik PT Adhi Karya.
 Jokowi di Magelang. Foto: Jokowi di Magelang. (Andhika-detikcom) |
2014: Ahok kirim surat putus
Jokowi menjadi presiden, giliran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI. Ahok tidak melihat perkembangan berarti dalam proyek monorel. Dia mengancam surat putus bila tak ada perkembangan selama 3 bulan.
"Langsung aku kirim surat putus kita. Tidak ada lagi kereta monorel. Yaa... jadi tiang monumen," kata Ahok, 26 Juni 2014.
Baca juga: Foke: Monorel Bukan Proyek DKI! |
2014: Ahok tolak teruskan, tiang jadi monumen penipuan
Ahok emoh melanjutkan proyek monorel bersama PT JM. Soal tiang-tiang yang telanjur berdiri, dia sadar itu adalah milik PT Adhi Karya (BUMN). Tiang itu bakal menjadi monumen penipuan. Dia merasa PT JM tidak memberikan kejelasan kelanjutan proyek itu.
"(Aset yang sudah terbangun) nggak bisa disita juga, karena tiang punya Adhi Karya. Kalau kita mau pakai, ya bayar. Tapi saya jamin nggak akan dibongkarlah. Mungkin dijadikan monumen terjadi penipuan atau dijadikan tiang untuk light rail," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, 30 Oktober 2014.
2014: Ahok tunggu gubernur selanjutnya
Saat itu, Ahok ditawari pelanjutan proyek monorel dengan membangun depo di Tanah Abang. Namun dia tidak berani karena wilayah Tanah Abang sudah sempit. Ada pula tawaran membangun depo monorel di dekat Banjir Kanal Barat (BKB), namun kawasan itu rawan banjir. Ahok tidak berani.
"Tunggu saja gubernur yang lain berani kasih nggak. Saya sih nggak berani kasih zaman saya. Kalau BKB roboh, banjir loh. Masa Tanah Abang satu jalan ditutup. Berarti ada kemacetan, beda kalau taruh monorel dari Cibubur nyambung gitu," kata Ahok, 16 Desember 2014.
 Ahok (Agung Pambudhy/detikcom) |
2015: Pemprov DKI minta tiang dibongkar
Pemprov DKI berencana memutus kontrak dengan PT Jakarta Monorail (PT JM). Tiang-tiang monorel harus dibongkar.
"Ini kan bukan pakai uang APBD atau APBN. Tapi investasi PT Adhi Karya yang bekerja sama dengan PT JM. DKI berhak minta bongkar. Ngapain ada di situ, nggak ada manfaatnya, ngerusak Kota Jakarta juga," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota Jakarta, 26 Januari 2015.
2015: DKI putus dengan PT JM, tiang mau dipakai LRT
Gubernur Ahok mengatakan Pemprov DKI sudah putus kontrak dengan PT JM. Nantinya, tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika diambil alih PT Adhi Karya untuk menjadi tiang light rail transit (LRT).
"Sudah bye-bye (dengan PT JM), nggak ada cerita. Nanti bekas tiang-tiangnya diambil Adhi Karya untuk LRT," ujar Ahok di RSUD Tarakan, Jl Kyai Caringin, Jakarta Pusat, 10 September 2015.
2017: Djarot minta tiang dibongkar
Gubernur berganti dari Ahok ke Djarot Saiful Hidayat. Jakarta minta PT Adhi Karya membongkar tiang monorel di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
"Harus dibongkar kemudian tidak ada lagi jalur lambat dan jalur cepat. Kita akan tutup di situ, sehingga lebar itu ya," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, 11 Agustus 2017.
 Djarot Saiful Hidayat (Rengga Sancaya/detikcom) |
2017: LRT tak pakai tiang monorel
PT Adhi Karya selaku kontraktor proyek LRT Jabodebek lebih memilih membangun tiang baru di tengah Jalan HR Rasuna Said, terpisah dari lokasi tiang bekas monorel yang berada lebih ke pinggir jalan, tepatnya di sekitar pembatas jalur cepat dan jalur lambat.
Alasan Adhi Karya membangun tiang beton baru juga posisi beton proyek monorel berada di sisi jalan. Sedangkan tiang beton proyek LRT Jabodebek berada di tengah Jalan Rasuna Said.
2017: Anies timbang-timbang tiang-tiang
Gubernur berganti lagi. Kali ini Anies Baswedan yang menjabat. Anies belum langsung memutuskan apa yang bakal dilakukannya terhadap tiang-tiang beton itu.
"Nanti kita lihat manfaat yang paling baik," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, 25 Oktober 2017.
![Anies Rasyid Baswedan, Ph.D, (lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969; umur 47 tahun[1]) adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke-26 di Kabinet Kerja yang menjabat sejak 26 Oktober 2014 sampai 27 Juli 2016. Dalam pertengahan periode Kabinet, Ia digantikan oleh Muhadjir Effendy, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dalam perombakan Kabinet 27 Juli 2016. Ia adalah seorang intelektual dan akademisi asal Indonesia. Ia merupakan cucu dari pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan.](https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2016/10/13/48b753db-d7a6-40a3-98e5-39776bd5a603.jpg?w=3500 "Anies Baswedan") Anies Rasyid Baswedan (Dikhy Sasra/detikcom) |
2018: Adhi Karya wacanakan tiang untuk bus
PT Adhi Karya selaku pemilik tiang monorel mewacanakan penggunaan tiang itu untuk penyangga jalur bus. Saat itu PT Adhi Karya masih berdiskusi dengan Pemprov DKI soal pemanfaatan tiang-tiang monorel.
"Bisa untuk hal lain, misalnya bisa jadi elevated bus bisa nggak di situ, bisa nggak dipakai untuk trase yang lain," kata Pundjung saat dihubungi detikFinance, Jakarta, 17 Februari 2018.
2020: PKB minta Pemprov DKI cabut tiang monorel
Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov yang dipimpin Anies untuk mencabut tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said. Tiang itu mengganggu pemandangan.
"Lebih baik menurut saya itu dicabut. Fungsinya juga kurang maksimal," ujar Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).
