Round-Up

Pangkat Anyar 2 Jenderal TNI Anak Buah Prabowo Eks Tim Mawar

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 05:55 WIB
Mobil Dubes Saudi memasuki kantor Kemenhan
Foto: Ilustrasi Kementerian Pertahanan. (Lisye Sri Rahayu/detikcom).

Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan penjelasan. Pergantian pejabat tersebut guna penyegaran organisasi. Diangkatnya Mayjen Dadang dan Mayjen Yulius menjadi anak buah Prabowo adalah hal yang lumrah.

"Pergantian tersebut hal biasa, dalam rangka penyegaran organisasi Kemhan dan tour of duty," kata Dahnil saat dihubungi, Jumat (25/9).

Salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, PPP memberi pembelaan terkait keputusan pengangkatan 2 eks Tim Mawar sebagai pejabat di Kemhan. Ia menegaskan, promosi terhadap Mayjen Dadang dan Mayjen Yulius bukan berarti bermakna Presiden Jokowi ingkar janji soal penuntasan pelanggaran kasus-kasus HAM.

"Ya tidak (berarti Jokowi ingkari janji) dong. Soal janji itu kan tetap bisa dilakukan," kata Wasekjen PPP, Achmad Baidowi kepada wartawan, Minggu (27/9/2020).

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, Presiden Jokowi pasti menepati janjinya menuntaskan HAM. Lagipula, kata dia, pengusutan kasus pelanggaran HAM di Indonesia sudah memiliki mekanisme tersendiri. Awiek menegaskan, tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum di Indonesia.

"Untuk pengusutannya kan sudah ada mekanisme. Di negara ini tidak ada yang kebal hukum," ujarnya.

Awiek mengatakan, penunjukan anggota TNI di Kemenhan sudah sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Dia pun meyakini penunjukan Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan sudah melalui pertimbangan yang matang.

"Penugasan anggota TNI aktif di Kemenhan saya kira sudah sesuai tupoksinya, asalkan tidak melanggar hukum. Juga harus dimaknai sebagai tugas negara. Dan itu bagian dari rotasi dan regenerasi . Yang terpenting tidak melanggar ketentuan UU. Soal ada pengusutan terhadap kasus-kasus masa lalu, kan orangnya masih ada tinggal diproses aja sesuai ketentuan hukum," tutur Awiek.

Halaman

(elz/eva)