Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerangkan urgensi pembentukan UU Cipta Kerja. Moeldoko mengatakan salah satu faktornya adalah bonus demografi.
"Ada kondisi yang paradoks di sini. Salah satu urgensi pembentukan UU Cipta Kerja adalah alasan bonus demografi," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).
Meoldoko kemudian memaparkan data angkatan kerja dari tahun ke tahun di RI. Dia menyebut faktor pandemi saat ini memunculkan kondisi masyarakat baru yang kehilangan pekerjaan. Jadi, lanjut dia, pekerjaan informal yang semula berjalan dengan baik mendadak setop.
Belum lagi, kata Moeldoko, ada data sisa pengangguran yang sebelumnya berkurang lebih 6,5 juta. Kondisi inilah, menurut Moeldoko, yang harus diselesaikan pemerintah dalam rangka prosperity maupun kesejahteraan umum.
"Salah satu bentuk kesejahteraan umum yang dibangun dan disiapkan oleh Presiden adalah bagaimana menyiapkan calon-calon pencari kerja ini untuk mendapatkan pekerjaan. Ini sebuah realitas bahwa kartu pra kerja yang kemarin saya baru mendengar 33 juta, tiga hari berikutnya sudah menjadi sekarang 34,2 juta. Ini kondisi riil. Apa hubungannya dengan UU Cipta Kerja?" ujar Moeldoko.
Dia pun menerangkan RI memiliki hyper regulation, berbelit, dan bertumpuk-tumpuk. Dari banyaknya regulasi itu, kata Moeldoko, akan diharmonisasi supaya undang-undang bisa tertata.
"Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kepastian, kepada siapa? Kepada siapa pun yang ingin berusaha di Indonesia. Bahkan, masyarakat Indonesia sendiri bukan saja investor dari luar. Pemerintah, Presiden Jokowi mencoba bagaimana menyiapkan prasyarat investasi dari awal telah dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Prasyarat investasi yang pertama di bidang infrastruktur dibangun luar biasa karena bagian dari biaya logistik agar murah," jelas Moeldoko.
"Berikutnya yang kedua, orang yang berinvestasi akan bertanya bagaimana dengan stabilisasi politik dan keamanan, untuk itu kita bekerja keras agar stabilitas politik dan keamanan terjaga dengan baik agar tidak takut orang datang ke sini. Ketiga orang akan bertanya ada kepastian atau tidak kalau tidak ada kepastian malas orang datang. Kepastian dari mana? Dari regulasi," imbuhnya.
Untuk itu, kata Moeldoko, Jokowi melakukan penyederhanaan birokrasi regulasi dan birokrasi. Tujuannya agar prasyarat investasi tadi terpenuhi.
"Sehingga kalau ada investasi yang besar maka akan terbuka luas lapangan pekerjaan yang tadi saya gambarkan seperti itu. Dan siapa yang menikmati? Tentu anak-anak saya yang saat ini berada di jalanan, kalau mereka dipahamkan tentang hal ini maka dia pasti tidak akan turun ke jalan karena pemerintah sungguh memikirkan atas nasib mereka ke depan," paparnya.
(idn/knv)
