KSP Jawab Anggapan Pemerintah Represif ke Massa Tolak Omnibus Law

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 21 Okt 2020 19:10 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Moeldoko (Andhika Prasetya/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah pihak menilai pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin cenderung bersifat represif dan mengabaikan demokrasi terkait demo omnibus law UU Cipta Kerja. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menepis semua anggapan ini.

"Jadi pemerintah tidak ada sama sekali upaya untuk melakukan represif dengan tujuan-tujuan tertentu, tapi tujuan tadi adalah bagaimana pemerintah harus bisa berposisi untuk melindungi segenap bangsa," kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di kantor KSP, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).

Anggapan pemerintah represif disorot lantaran cara-cara aparat dalam menangani demo penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Moeldoko pun mengingatkan demo yang berujung rusuh dapat mengancam stabilitas negara.

"Satu sisi, demokrasi harus bertumbuh dengan baik, berproses dengan baik. Tapi pada sisi yang lain, stabilitas tetap jadi perhatian. Begitu kita abai terhadap stabilitas, maka ada kecenderungan negara ini bisa menuju ke anarkis," jelas mantan Panglima TNI itu.

Untuk memastikan stabilitas negara tidak terancam, Moeldoko menyebut pemerintah harus menindak tegas pihak-pihak yang anarkis saat demo. Sebab, pemerintah bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat.

"Padahal tugas bernegara atau tujuan bernegara yang pertama adalah melindungi segenap bangsa. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi semuanya. Jangan karena perilaku kekerasan oleh sekelompok orang yang nyatanya mengganggu kebutuhan orang lain yang banyak dan pemerintah diam maka pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik," ungkap Moeldoko.

Meski begitu, pemerintah memastikan terus mendukung upaya demokrasi. Namun, menurut Moeldoko, demokrasi harus dikawal dengan regulasi yang tepat.

"Biarkan demokrasi bertumbuh dengan bagus. Tetapi sekali lagi, demokrasi harus terkawal dengan sebuah konstitusi, sebuah regulasi yang tepat agar dia berjalan dengan arah tidak salah," ujarnya.

"Mananya sebuah kebebasan harus terkawal konstitusi agar tidak menjurus kepada anarki," lanjut Moeldoko.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak mengkritisi tindakan represif terhadap massa yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Salah satunya, Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai tindakan represif dinilai tidak layak dalam merespons masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

"Kami sayangkan pemerintah, aparat keamanan memberi respons sangat tidak layak dilakukan karena ini aspirasi rakyat atas kebijakan yang diambil pemerintah. Ini bentuk pengkhianatan pemerintah dan DPR RI soal apa yang diaspirasikan masyarakat. Omnibus law ditolak masyarakat tapi terus dilanjutkan," kata Wakil Departemen Kampanye Walhi Edo Rahman dalam diskusi online, Kamis (8/10).

Selain itu, Kepala Greenpeace Indonesia Leo Simanjuntak juga mengecam tindakan represif aparat. Dia menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap demokratis.

Dia lalu menyoroti soal proses dibentuknya UU Cipta Kerja ini. Sejak digodok hingga sah, menurutnya, pemerintah dan DPR sama sekali tak mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

"Tindakan represif aparat keamanan pada hari ini menunjukkan watak demokrasi yang kental sekali dari rezim ini. Dan saya kira makin terbukti prosesnya sangat minim konsultasi dengan masyarakat, proses yang dibuldoser koalisi pemerintah yang tak mendengar concern yang valid dari intelektual, tokoh agama, akademisi yang sangat gamblang dan solid menyampaikan data-data ataupun analisa yang kuat sekali tentang bagaimana UU ini akan membawa sangat banyak persoalan daripada manfaat," ungkapnya.

(elz/ear)