Para pengamat China menilai pertemuan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia sebagai ancaman. Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai kunjungan dan kerja sama Jepang ke Indonesia sudah tepat waktu dan menguntungkan kedua pihak.
"Menurut saya, kunjungan PM Jepang itu timely, pada waktu yang tepat. Jepang merupakan sahabat sejati bagi pembangunan Indonesia selama puluhan tahun," kata Fadli kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).
"Selama ini investasi Jepang di Indonesia juga menguntungkan kedua pihak, fair," sambungnya.
Lebih lanjut, Fadli pun menyoroti sikap agresif China di kawasan Laut China Selatan (LCS). Menurutnya, sikap itu berpotensi mengancam kedaulatan wilayah Republik Indonesia.
"Sikap agresif China di Laut China Selatan tentu mengancam kedaulatan wilayah RI. Mereka sering melanggar ZEE dan kapal-kapal nelayan maupun coast guard masuk ke wilayah kita seenaknya," ujar Fadli.
Menurut elite Partai Gerindra ini, Indonesia memang perlu beraliansi dengan Amerika dan Jepang. Khususnya agar tercipta keseimbangan mengenai situasi di Laut China Selatan.
"Soal Laut China Selatan, kita memang perlu beraliansi dengan Amerika dan Jepang agar terjadi keseimbangan di kawasan," tuturnya.
Diketahui, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga telah bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo pada Selasa kemarin (20/10). Salah satu kesepakatan yang diraih oleh dua pemimpin adalah mempercepat pembahasan ekspor senjata dan teknologi militer dari Jepang ke Indonesia.
Sejumlah pengamat di China mengatakan kunjungan PM Suga ke Vietnam dan Indonesia menandakan Jepang secara aktif mulai membantu dan memastikan strategi Indo-Pasifik untuk menahan pengaruh China di kawasan Asia Tenggara.
Media milik Partai Komunis China, The Global Times, melaporkan para pengamat juga khawatir kesepakatan yang dibuat oleh Jepang di Asia Tenggara justru akan mengancam stabilitas perdamaian di kawasan.
The Global Times mengutip pernyataan Da Zhigang, direktur dan peneliti dari Institute of Northeast Asian Studies di Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences, yang mengatakan kesepakatan militer malah akan meningkatkan kesulitan untuk mencapai konsensus multilateral atas sengketa Laut China Selatan.
(hel/knv)
