Busyro Minta Isu Kampanye Diatur agar Hasilkan Kepala Daerah Cerminan Rakyat

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 21 Okt 2020 16:42 WIB
Busyro Muqoddas (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Busyro Muqoddas (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas meminta adanya isu kampanye Pilkada yang diatur agar dapat menghasilkan kepala daerah cerminan rakyat, bukan cerminan partai politik. Busyro mengajak semua pihak agar mengatur konsep yang dapat diterapkan terkait isu apa yang dapat mencerminkan rakyat.

"Isu-isu kampanye itu marilah kita setting dalam kerangka desain demokratisasi seperti apa sehingga begitu terpilih, siapa pun menjadi kepala daerah itu betul-betul merupakan kepala daerah yang represent of the people, bukan of the parpol atau koalisi parpol, tetapi betul-betul menjadi cermin dari masyarakat, dari rakyat, itu seperti apa?" ujar Busyro dalam diskusi yang disiarkan secara live di YouTube Rumah Pemilu, Rabu (21/10/2020).

Busyro mengajak KPU dan Bawaslu membuat konsep adanya isu-isu kampanye yang dapat menjadi role model. Misalnya isu kampanye terkait pelaporan LHKPN dan APBD untuk pemberdayaan masyarakat dan nelayan dibahas pada Pilkada.

"Jika KPU-Bawaslu bersama masyarakat sipil termasuk Muhammadiyah bisa meng-arrange satu konsep, yang konsep itu nanti bisa diterapkan di Pilkada yang datang menjadi konsep bersama antara lembaga negara atau pemerintah negara, komisi negara dengan masyarakat sipil, yaitu misalnya mengenai role model isu-isu kampanye apa yang terkait dengan LHKPN," kata Busyro.

Serta isu kampanye tentang tata ruang didaerah. Sebab menurutnya isu tata ruang di daerah tak lepas dari incaran pengusaha.

"Kemudian juga isu kampanye apa yang memiliki korelasi dengan kebijakan RTRW tata ruang, mengingat tata ruang di daerah-daerah itu tidak pernah lepas dari incaran-incaran kekuatan kekuatan modal yang mereka itu selalu melakukan langkah-langkah yang sedemikian rupa sehingga daulat rakyat di daerah-daerah untuk bisa menikmati, memanfaatkan lahan-lahan aspek agraria itu tidak bisa berkeadilan karena faktor-faktor pusat," katanya.

Sementara itu, Busyro juga menyoroti terkait dengan pengawasan kepatuhan laporan harta kekayaan (LHKPN) bagi kepala daerah terpilih. Ia menyoroti ada berapa kepala daerah terpilih yang melaporkan LHKPN-nya, serta akurasi data LHKPN itu sendiri.

"Apakah materi LHKPN itu penuh kejujuran atau hanya hanya tipuan tipuan saja, muslihat muslihat saja atau campuran ada ketidakjujuran dan kekhilafan bisa saja ada kekhilafan," kata Busyro.

"Nah ini perlu panduan-panduan untuk menolong calon calon kepala daerah itu bisa memiliki percaya diri bahwa LHKPN itu sebagai sistem moral yang dijadikan instrumen yang perlu di pahami dan bukan dipungkiri," katanya.

Lebih lanjut, Busyro mengatakan Pilkada atau Pemilu belum menghasilkan kualitas bila diukur dari aspek korupsi. Sebab, menurutnya, korupsi semakin sistematis.

"Dari aspek kontemporalitas kiranya kita juga sepakat bahwa demokrasi yang berjalan pada masa-masa yang lalu itu ternyata juga belum menghasilkan 1 kualitas dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang dahulu. Jika diukur dari sudut tapi di singgung yaitu dari sudut praktik korupsi. korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan, itu dari hari ke hari itu semakin 'mensistem', men-culture itu dan juga mewabah itu, semua itu didukung dengan data-data," katanya.

(yld/tor)