.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan prevalensi stunting di Indonesia cukup tinggi. Muhadjir menyebut perlu penanganan strategis untuk menurunkan angka tersebut.
"Dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia ternyata masih mempunyai masalah gizi, baik gizi buruk, gizi kurang, serta stunting, dengan prevalensi yang cukup tinggi," kata Muhadjir dalam rapat koordinasi teknis nasional 'Percepatan Pencegahan Stunting' yang disiarkan YouTube TP2AK Stunting, Rabu (21/10/2020).
"Berdasarkan data hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019 dinyatakan bahwa prevalensi stunting adalah sebesar 27,67 persen. Ini artinya setiap 1 dari 4 anak Indonesia mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muhadjir mengatakan stunting terjadi ketika anak berusia 1.000 hari atau pada usia emas tapi tidak memperoleh gizi yang cukup. Hal ini akhirnya berdampak pada tumbuh-kembang anak.
"Sehingga kalau pada 1.000 hari kehidupan ini pertumbuhan organ itu tidak optimal, khususnya perkembangan otaknya, dipastikan mereka mengalami hambatan. Usia 1.000 hari kehidupan ini akan punya dampak jangka sangat panjang, yaitu ketika dia tumbuh menjadi tenaga kerja atau angkatan kerja, produksi akan tidak bisa tumbuh secara maksimal," jelasnya.
Berdasarkan data Bank Dunia yang disinggung Muhadjir, 54 persen angkatan kerja Indonesia saat ini pernah mengalami stunting. Merujuk pada kondisi tersebut, Muhadjir menekankan perlu penanganan strategis untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
"Sebagaimana dilansir oleh Bank Dunia, kondisi angkatan kerja kita yang sekarang jumlahnya 137 juta, sekitar 54 persen pernah mengalami stunting pada 1.000 hari awal kehidupan. Tentu kondisi inilah yang akan kita jadikan dasar untuk menganggap kenapa masalah stunting di Indonesia ini menjadi persoalan yang paling strategis dalam upaya kita untuk membangun sumber daya manusia yang maju dan berkeunggulan," katanya.
Pemerintah, kata Muhadjir, berkomitmen menurunkan angka stunting di Indonesia. Dia menyebut Presiden Jokowi menargetkan agar angka stunting turun pada angka 14 persen pada 2024.
"Pemerintah menaruh komitmen yang sangat tinggi dalam masalah stunting ini. Saat ini yang digunakan landasan untuk penanganan stunting adalah Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang menurut hemat kami perpres tersebut sudah tidak terlalu relevan untuk dijadikan dasar berpijak, dasar regulasi untuk penanganan stunting di Indonesia," sebut Muhadjir.
"Oleh sebab itu, saat ini dengan prakarsa dari Bappenas, telah dilakukan proses perubahan atas perpres tersebut dengan rancangan peraturan yang baru, yaitu rancangan peraturan presiden tentang percepatan penanganan stunting untuk mencapai target atas stunting pada 2024," lanjutnya.
