Beli Sukhoi, SBY ke Rusia Juni

Jakarta - Pencabutan embargo militer rupanya tidak menyurutkan pengadaan peralatan pertahanan produk negara selain AS. Juni mendatang, Presiden SBY akan menemui Presiden Valdimir Putin di Rusia membicarakan rencana itu."Presiden mau meningkatkan jumlah Sukhoi agar menjadi satu skuadron. Pembicaraan akan dilanjutkan antara Presiden dengan Vladimir Putin pada Juni tahun ini di Rusia," kata Mensesneg Yusril Ihza Mahendra di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (19/1/2006).Rencana kunjungan kerja ke Rusia itu Yusril ungkapkan pada wartawan usai mendampingi SBY menerima kunjungan delegasi parlemen Federasi Rusia. Rombongan dipimpin oleh Sergey M. Mironov, Chairman of The Council of Federation of The Federal Assembly of The Russian Federation. Mensesneg menjelaskan, kunjungan di Rusia mendatang melanjutkan pembicaraan kedua kepala pemerintah di Busan pada November 2005. Yaitu peningkatkan kerjasama teknik militer dan ekonomi yang sudah dirintis selama beberapa tahun terakhir, seperti tindak lanjut pembangunan satu skuadron jet tempur Sukhoi, juga realisasi pembelian persenjataan untuk melengkapi empat unit Sukhoi yang sudah ada. "Sebenarnya anggaran dalam APBN disediakan untuk membeli peralatan yang belum mampu diproduksi di dalam negeri. Itu multi years. Kita sudah membeli empat Sukhoi tapi belum dipersenjatai. Dan itu untuk mempersenjatainya itu sudah dibicarakan secara teknis diproduksi di Indonesia," papar Yusril.Menyingung penjajakan yang sedang dilakukan Departemen Pertahanan pada Rusia untuk pengadaan kapal selam, Mironov menyambut baik rencana itu. Ia menyakinkan pihaknya tidak segan-segan melakukan alih teknologi yang dijadikan salah satu syarat pembelian oleh Indonesia. "Rusia mempunyai kapal selam yang baik juga dengan senjata yang baik dan modern. Jika ada niat membeli, maka Rusia bersedia memasok. Mengenai alih teknologi, harus dibahas dalam komisi bersama. Jika ada kesepakatan, bisa kerja sama di bidang teknologi," ujarnya. Saat ini komisi bersama yang terdiri dari unsur kedua negara itu, sudah terbentuk. Komisi yang membicarakan masalah harga dan tata cara pembayarannya itu telah beberapa kali mengadakan petemuan baik di Rusia maupun Indonesia. (nrl/)