Soal UU Ciptaker, Syarief Hasan Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 20:16 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyayangkan langkah pemerintah yang menolak usulan perwakilan MUI yang meminta pemerintah menerbitkan Perppu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat terkait UU Ciptaker. Menurutnya hal itu bisa jadi preseden yang tidak baik bagi pemerintah.

"Masyarakat dari berbagai lapisan telah menyampaikan aspirasinya menolak UU Cipta Kerja, baik melalui media sosial, cetak, hingga melakukan aksi di berbagai daerah namun kurang direspons dengan baik oleh Pemerintah," ujar Syarief dalam keterangannya, Selasa (20/10/2020).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menilai bahwa tujuan UU Cipta Kerja yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terhadap MUI tidak akan tercapai jika suara masyarakat yang meminta Pemerintah menerbitkan Perppu itu tidak diakomodir.

"Kita telah mendengar penjelasan Presiden bahwa UU ini bertujuan untuk menambah lapangan kerja namun banyak pasal-pasal yang merugikan buruh, rakyat dan lingkungan untuk masa depan bangsa. Seharusnya aspirasi rakyat diakomodir oleh Pemerintah," ungkapnya.

Menurut Syarief tak hanya merugikan buruh, pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja juga kurang mengakomodir perlindungan lingkungan hidup. "Komnas HAM telah mengingatkan bahwa UU Cipta Kerja hanya dapat melemahkan perlindungan atas lingkungan hidup yang sehat dan baik," jelasnya.

Bahkan, dalam rilisnya pada (13/8), kata Syarief, Komnas HAM menyebut UU Cipta Kerja (Omnibus Law) sangat tidak pro lingkungan. Mulai dari berubahnya izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, potensi AMDAL yang diambil alih oleh Pemerintah, hingga pengurangan peran masyarakat menjadi beberapa alasan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Syarief pun terus mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah mengevaluasi UU Cipta Kerja (Omnibus Law) sebagaimana usulan MUI. "Kami dari Fraksi Partai Demokrat akan tetap pada standing point kami menolak UU Cipta Kerja dan terus mendesak Pemerintah agar mendengarkan aspirasi MUI dan masyarakat untuk mengevaluasi UU yang kontraproduktif ini," pungkasnya.

(mul/mpr)