Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan setidaknya ada dua tantangan besar selama menjalani Pilkada 2020 di tengah Pandemi COVID-19. Hal ini menyangkut prinsip bebas dan adil (free and fair).
"Maka dari itu saya katakan ada dua tantangan sekaligus dalam menghadapi Pilkada ini. Tantangan pertama bagaimana prinsip yang paling dasar dalam election atau kepemimpinan, apakah Pilkada yaitu prinsip free and fair. Bebas dan fair," kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab dalam seminar nasional Pilkada Serentak 2020 secara virtual, Selasa (20/10/2020).
"Ini tantangan besar bagi kita bersama sebagaimana ditentukan oleh UU, memilih adalah hak asasi manusia melalui UU perlindungan hak sipil dan politik dan juga dijamin oleh konstitusi. Pemilih harus berada dalam di situasi yang bebas. Sementara, penyelenggaraan harus fair," lanjutnya.
Amiruddin mengungkapkan bahwa sulitnya menerapkan prinsip kebebasan saat Pilkada di tengah Pandemi Corona. Sebab, ancaman COVID-19 tetap menghantui warga selama melaksanakan rangkaian Pilkada 2020.
"Kondisi ini tidak mudah saat ini. Kenapa? Karena ada tantangan, kedua yang membuat 'free' tidak terlalu bisa dijalankan secara tepat. Kenapa? Karena Ada ancaman yang namanya penyebaran COVID-19 ini," ujarnya.
Ia pun berharap agar prinsip kebebasan ini dapat diterapkan dengan cara membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memilih dan mendapatkan informasi seputar pasangan calon. Selain itu, para kontestan dan penyelenggara perlu menjamin pelaksanaan kontestasi politik ini berjalan sehat dan adil.
"Saya berharap dalam konteks Pilkada kali ini yang saat ini sudah memasuki tahap kampanye sudah berlangsung 3 minggu, free ini, kebebasan para memilih untuk mendapatkan informasi dan juga kebebasan yang akan dipilih untuk bisa menyampaikan pandangan secara terbuka tentu menjadi hal penting yang diperhatikan oleh KPU dan Bawaslu. Karena Tanpa kebebasan, kita memilih tidak akan berkualitas," ujarnya
"Fair juga diperlukan. Apakah semua peserta hari ini menjalankan proses Pilkada ini secara fair, kenapa fair diperlukan? Agar kompetisi jadi bermutu dan satu dengan lain bisa berkompetisi dengan baik dan semua aturan bisa dijalankan dengan tepat," lanjutnya.
Selain itu, Amiruddin menyoroti masih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi selama kampanye Pilkada 2020. Hal inipun membuktikan bahwa perlindungan terhadap kesehatan masyarakat belum mendapat perhatian cukup selama Pilkada.
"Namun kita masih membaca, melihat perkembangan di lapangan ternyata kampanye dengan protokol kesehatan tidak sejalan," ucapnya.
"Jika perlindungan kesehatan publik kurang perhatian bersama baik oleh kontestan maupun oleh peserta atau timses, tentu ini akan jadi masalah besar ke depan," sambungnya.
Untuk itu, Amiruddin mengingatkan agar para peserta Pilkada dapat tidak lalai dalam menjamin keselamatan warga selama Pilkada 2020. Mengingat, perlindungan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia.
"Jika tidak, saya ingin katakan bahwa jangan sampai begitu Anda terpilih jadi kepala daerah, baru satu hari jadi kepala daerah beban baru datang kepada Anda semua karena kelalaian di masa kampanye dan pencoblosan nanti terhadap protokol kesehatan," tuturnya.
(gbr/gbr)
