Kemnaker Skorsing 2 Penyalur Pekerja Migran yang Langgar Aturan

Yudistira Imandiar - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 17:13 WIB
pekerja migran indonesia
Foto: Amir Baihaqi
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi administratif berupa skorsing kepada dua Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yakni PT BM dan PT ASR. Sanksi tersebut diberikan karena kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan beberapa pelanggaran dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan perlindungan PMI dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI," kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker Suhartono dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020).

Suhartono menjelaskan PT BM diberikan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran yaitu menempatkan 83 PMI tak sesuai jabatan dan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja, serta tidak memenuhi hak-hak PMI yang seharusnya diterima. Sementara itu, PT ASR dijatuhkan sanksi atas pelanggaran yang sama terhadap 16 PMI.

"Sanksi kepada dua perusahaan ini berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan PMI dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, " terang Suhartono.

Ia menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Imigrasi, dan dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, serta stakeholder terkait untuk memastikan sanksi tersebut berjalan efektif.

Kemnaker, kata Suhartono, berupaya meningkatkan perlindungan terhadap PMI dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan.

"Kemnaker akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran, dan akan menindaklanjuti setiap bentuk pelanggaran pidana ketenagakerjaan melalui Koordinasi dengan kepolisian," lanjutnya.

Suhartono menjabarkan sejak tahun 2012 sampai Maret 2020, Kemnaker telah melakukan skorsing atau pembekuan terhadap 505 P3MI. Mayoritas pelanggaran P3MI tersebut adalah menempatkan pekerja ke Hong Kong tanpa mendaftarkan PMI di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), merekrut calon PMI tanpa Surat Izin Perekrutan (SIP), dan tidak memberikan perlindungan sesuai perjanjian penempatan. Dalam kurun waktu tersebut, Kemnaker juga sudah mencabut izin 252 P3MI.

"Tiga masalah yang mendominasi yakni tidak menambah bilyet deposito sebesar Rp 1,5 miliar sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, terlambat mengajukan perpanjangan, dan merekrut serta menempatkan secara unprosedural, "urai Suhartono.

(mul/mpr)