Tinjau Pelabuhan Marunda, Pansus KBN Harap Polemik Segera Selesai

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 16:15 WIB
KCN
Foto: detikcom
Jakarta -

Setelah membentuk Pansus KBN (Kawasan Berikat Nusantara) DPRD Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu, karena adanya permasalahan dalam proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Ketua Pansus KBN Pandapotan Sinaga bersama jajarannya tadi pagi meninjau Pelabuhan Marunda di Cilincing, Jakarta Utara.

Dalam kunjungan lapangannya, ia menuturkan agar proyek Pelabuhan Marunda yang sempat terhenti karena ada sengketa hukum antara KBN dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN) bisa segera selesai. Ia berharap operasional Pelabuhan Marunda tetap berjalan dengan baik.

"Harapan kita Pelabuhan Marunda ini tetap berjalan dengan baik semua, dan ini jadi, dan kita bagaimana mendudukkan kedua belah pihak supaya sama-sama ada solusi yang terbaik ya tidak saling merugikan," ujarnya di Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (20/10/2020).

Dia menuturkan jika polemik di Pelabuhan Marunda yang berlarut-larut ini selesai tentunya berbagai pihak juga sama-sama akan diuntungkan. Baik dari investor, pihak swasta maupun dari BUMN sendiri tidak akan dirugikan akan persoalan yang berkembang.

"Jadi investor tidak merasa rugi, karena dia kan ini untuk membuat seperti ini dia ada investasinya, jadi artinya di pihak swasta juga tidak terganggu dia punya investasinya, di pihak KBN juga tidak terganggu sebagai BUMN kita," ungkapnya.

"Di pihak Pemprov juga tidak merasa teraniaya dengan perlakuan sepihak yang katanya menurut data yang kita dapatkan berkali-kali surat yang kita keluarkan tidak ditaati oleh mereka ini itu yang perlu kita luruskan," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi menyambut baik kunjungan dari Pansus KBN tersebut. Menurutnya hal itu akan memperjelas mana batas kepemilikan dan kewilayahan atas Pelabuhan Marunda tersebut.

"Jadi sebetulnya kunjungannya sangat baik untuk melihat apakah yang Pelabuhan dibangun oleh swasta ini ada posisinya di mana? Apakah di sisi kepemilikannya KBN atau memang di sisi perairan yang menurut undang-undang milik negara dalam hal ini Kementerian Perhubungan," terangnya.

"Dan tadi kita sudah buktikan awal 2004 apa yang kita berdiri sekarang belum ada, masih air, lalu kita buktikan juga ada batas pagar sepanjang 1700 M dari Sungai Blencong ke Cakung Drain. Itu artinya sisi darat KCN sangat jelas, ada di sisi darat yang berbatasan dengan perairan yaitu laut jawa yang sekarang ini dibangun Pier 1 Pier 2 dan rencananya pier 3," jelasnya.

Widodo berharap setelah kunjungan lapangan tersebut Pansus KBN bisa mengecek ke semua pihak termasuk ke BPN terkait batas kepemilikan dan kewilayahan Pelabuhan Marunda di area yang dibangun oleh KCN. Menurutnya apakah itu wilayah KBN sesuai kepres atau memang wilayah Kementerian Perhubungan.

"Karena kalau buat kami swasta yang membangun siapa pun yang mengakui harus ada dasarnya, dan kami tidak keberatan, kalau wilayah perairan itu memang milik Kemenhub, milik Pemprov ya silahkan saja. Kalau milik kbn ya silahkan, karena kita swasta nggak memiliki sisi perairan," jelasnya.

"Kita hanya bisa membangun, lalu kita punya hak pengelolaan sebagai BUP untuk jangka waktu tertentu, di mana kalau sudah selesai, apa yang kita bangun itu jadi milik negara, selesai. Karena kita sudah menjalankan konsesi, konsepnya itu yang kami tahu," pungkasnya.

(ega/ega)