.webp)
Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) mengerahkan personel bantuan dari Polres lain di Sulsel untuk mengamankan aksi unjuk rasa massa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) di Kota Makassar. Total 2.240 personel dikerahkan.
"Ada 2.240 pasukan polisi kami kerahkan hari ini di Makassar. Mereka terdiri dari sejumlah Polres di Sulsel untuk membantu kita," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Ibrahim Tompo, Selasa (20/10/2020).
Di antara personel bantuan yang diterjunkan di Makassar berasal dari Polres Maros, Polres Gowa, dan Polres Pelabuhan Makassar. Mereka diterjunkan untuk mengamankan aksi massa di gedung DPRD Sulawesi Selatan, kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan sejumlah titik lain di Kota Makassar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada protapnya pengamanan aksi, tahapan itu dilaksanakan sesuai eskalasi situasi, dan itu langkah prosedur diambil, mulai kondisi aman, pengamanan persuasif," ujarnya.
Personel yang mengamankan aksi juga sudah disiapkan jika aksi berakhir ricuh.
"Apabila meningkat ada provokasi di kejadian, melalui kendali tangan kosong, keras kendali alat dan nanti akan ada pembubaran, ada tahapan pengamanan lah," jelas Ibrahim.
Ibrahim juga mengimbau massa aksi yang turun ke jalan hari ini agar menyampaikan aspirasinya sesuai undang-undang yang berlaku dan tidak membuat resah masyarakat.
"Akomodir unjuk rasa dengan baik. Kita harap tak ada anarkis, waspada provokasi atau penyusup. Massa aksi jangan larut saling memanaskan malah saling chaos, harus disadari kondisi COVID jangan diabaikan dan penyebaran COVID masih keras dan tolong disadari itu," terangnya.
Sementara itu, massa aksi di Kota Makassar sudah mulai turun ke jalan tepatnya di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, sejak pukul 13.54 Wita.
(nvl/nvl)
