.webp)
Ada suasana politik yang berbeda selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini. Dibanding periode Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019), DPR pada periode Jokowi-Ma'ruf Amin dinilai lebih anteng. Jokowi berhasil menjinakkan DPR.
"Ini fenomenal! Pada periode ini Pak Jokowi tidak memiliki oposisi yang kuat. Inilah pemerintahan paling kuat pascareformasi," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat), kepada detikcom, Selasa (20/10/2020).
Baca juga: Timeline Setahun Jokowi-Ma'ruf dalam 20 Poin |
Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini menilai Jokowi telah berhasil mewujudkan pemerintahan terkuat, kekuatannya melebihi presiden-presiden sebelum Jokowi pascareformasi. Soalnya, kekuatan oposisi di DPR sudah melemah alias lebih banyak koalisi pendukung Jokowi di DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Inilah pemerintahan paling kuat karena oposisinya lemah. Koalisinya kuat sekali. Trias politika tidak lagi bekerja dengan semestinya," kata Hensat.
Konfigurasi di DPR, ada enam partai yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi, mereka adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, dan PPP. Ada tiga partai non-koalisi pemerintahan, yakni Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Terkadang, ada pula partai non-koalisi pemerintahan yang menjadi pendukung Jokowi dalam isu-isu tertentu.
"Jokowi sangat berhasil mengamankan DPR. Koalisi Jokowi obesitas. Hasilnya, pemerintahan menjadi overconfidence," kata peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, dihubungi terpisah.
Tonton video 'Setahun Jokowi-Amin, KontraS: 157 Peristiwa Serangan Kebebasan Sipil':
Dengan dukungan partai koalisi yang jauh lebih besar ketimbang oposisi di DPR, program-program pemerintah bisa berjalan relatif mulus. Penolakan di DPR bisa diminimalisir. Bahkan, sejumlah RUU bisa diproses DPR dengan sangat cepat hingga sah, tanpa ribut-ribut, atau ributnya di akhir saja karena ada protes dari luar parlemen.
 Gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom) |
"Secara politik, koalisi obesitas memang memudahkan langkah politik Istana, tapi itu belum tentu mendapat persetujuan masyarakat. Alhasil, protes massa meningkat selama setahun belakangan. Saya melihat ada peningkatan protes massa selama setahun Jokowi-Ma'ruf," kata Arya.
