MA Lemah, KY Minta Dukungan DPR Soal Seleksi Hakim Agung

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) mendatangi pimpinan DPR untuk meminta dukungan terkait rencana seleksi ulang hakim agung. Langkah ini dianggap penting agar penegakan hukum dapat kembali dilaksanakan, karena saat ini masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi MA tersebut."Telaah kami, peradilan kita perlu dibenahi dari MA, karena MA mengalami kelemahan leadership. Tidak hanya leadership manajemen, tapi juga moral force," cetus Ketua KY Busyro Moqoddas.Hal ini disampaikan dia dalam paparannya di depan pimpinan DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2006).Hadir dalam pertemuan itu Ketua DPR Agung Laksono, Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, dan Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan. Hampir semua anggota KY hadir, kecuali Soekotjo Soeparto.Menurut Busyro, agar rencana KY untuk menyeleksi hakim agung berjalan lancar, dukungan tidak hanya diperlukan dari DPR, tapi juga dari Senayan sebagai simbol reformasi.Hal itu perlu segera direspons karena kondisi peradilan di Indonesia sangat darurat. Busyro berharap dengan adanya gagasan seleksi ulang itu ada credit point baik dari KY maupun dari seluruh elemen bangsa atas perbaikan penegakan hukum di Indonesia.Dari 6.100 hakim di seluruh Indonesia, Busyro yakin sebagian besar masih bagus dan profesional. Namun tidak menutup kemungkinan dari jumlah tersebut juga banyak yang bermasalah, karenanya perlu segera diatasi.Selain meminta dukungan pembuatan perpu terhadap rencana seleksi ulang hakim agung, KY juga melaporkan laporan akhir tahun kinerja KY tahun 2005 yang seharusnya dilakukan pada Desember lalu. Namun karena DPR reses, akhirnya tertunda hingga saat ini. (san/)