Ini Bentuk Transformasi BLK untuk Dongkrak Kualitas Tenaga Kerja

Yudistira Imandiar - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 21:25 WIB
Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi mencakup aspek kelembagaan, persepsi, substansi pelatihan, juga sarana dan fasilitas.

Saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Pelatihan dan Produktivitas TA. 2020 di Makassar, Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan menjelaskan transformasi BLK dari segi kelembagaan meliputi setiap provinsi memiliki minimal satu Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP). Selain itu, dilakukan penguatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan pemerintah maupun swasta pada Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya dalam pengembangan kurikulum, metode pelatihan berbasis online, dan integrasi proses pelatihan dan penempatan.

Dari aspek persepsi, lanjut Budi, Kemnaker akan memperkuat sinergi industri UMKM. Di samping itu, peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang akan dibuka, dan diadakan kampanye pelatihan vokasi dan BLK yang masif.

Adapun dari aspek substansi pelatihan dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam layanan bidang pelatihan kerja dan sertifikasi, implementasi pelatihan teknisi di balai besar selain Serang. Fokus pelatihan diarahkan pada sektor prioritas (manufaktur, pariwisata dan pertanian). Berikutnya, penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK UPTP dan UPTD.

"Aspek pelatihan juga mencakup penyiapan peserta pemagangan LN dapat dioptimalkan di BLK, menyiapkan Program BLK Komunitas menjadi inkubasi bisnis dan kewirausahaan, dan fokus pelatihan lima Balai Besar Pelatihan Kerja ke arah peningkatan tenaga kerja profesional," terang Budi.

Sementara pada aspek sarana dan fasilitas, transformasi difokuskan pada pemberdayaan dan implementasi 3R BLK, yakni Reorientasi, Revitalisasi, Rebranding.

Budi menjabarkan salah satu perubahan paling substansial dari transformasi BLK adalah integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan. Nantinya pengantar kerja maupun petugas antarkerja akan melakukan konseling karier terlebih dahulu untuk menentukan apakah tenaga kerja dapat langsung bekerja atau berwirausaha, atau memerlukan intervensi pelatihan, sertifikasi dan/atau pelatihan wirausaha dan modal usaha.

"Pemantauan setelah lulus pelatihan pun terus dipantau melalui mekanisme survei kebekerjaan yang telah dilaksanakan di pelatihan yang menggunakan anggaran APBN," ungkap Budi.

Ia menambahkan saat ini ada 16 provinsi yang memiliki BLK UPTP. Artinya, masih ada 18 Provinsi yang belum memiliki BLK UPTP, yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, DIY, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua.

Budi menilai keuntungan bagi daerah dalam pengembangan BLK UPTP baru yakni pembangunan dan operasional pelatihan ditanggung oleh pemerintah pusat, adanya percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi, dan meningkatkan kualitas SDM di provinsi tersebut, sehingga mendorong percepatan peningkatan investasi dan ekonomi.

(mul/ega)