Ketua MPR Ingin Pilkada & Pemilu Pakai e-Voting buat Cegah Kericuhan

Yudistira Imandiar - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 16:36 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima Rektor Unnes Fathur Rokhman dan Wakil Rektor UNNES, Senin (19/10/2020).
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ingin pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menerapkan sistem voting elektronik (e-voting). Menurut Bamsoet, sistem tersebut sudah digunakan di berbagai negara dunia. Universitas Negeri Semarang (Unnes) juga menggunakan sistem e-voting dalam Pemilihan Umum Raya (Pemira) BEM Unnes.

Gagasan tersebut dikemukakan Bamsoet saat menerima Rektor Unnes Fathur Rokhman dan Wakil Rektor UNNES Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Hendi Pratama, di Gedung Parlemen, Jakarta.

"Dengan beragam variasi, berbagai negara juga sudah menerapkan e-voting dalam sistem pemilihan umum. Antara lain Kanada yang sudah menggunakan e-voting sejak tahun 1990-an. Estonia sejak tahun 2005 menggunakan e-voting untuk pemilu lokal dan pada tahun 2007 meningkatkannya untuk pemilu nasional. Sementara di Asia Tenggara, ada Filipina yang sudah menggunakan e-voting secara nasional pada tahun 2010," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (19/10/2020).

"Indonesia tak boleh ketinggalan. Berbagai perguruan tinggi, seperti UNNES, harus mulai membuat kajian serius tentang penggunaan e-voting sebagai upaya menumbuhkembangkan demokrasi di Indonesia," imbuhnya.

Bamsoet mengatakan e-voting sudah digunakan di Indonesia dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di beberapa daerah, seperti di Boyolali, Jawa Tengah dan Sidoarjo, Jawa Timur. Peralatan e-voting yang digunakan dalam Pilkades disiapkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang diproduksi oleh BUMN melalui PT INTI.

"Melalui e-voting, penyelenggaraan pemilihan bisa efektif dan efisien, hasil bisa cepat keluar, sehingga mampu meredam berbagai potensi kericuhan sosial akibat terlalu lama menunggu hasil pemilihan. Selain juga bisa memangkas berbagai beban biaya tinggi yang harus dikeluarkan oleh pemilihan dengan cara konvensional. Karena itu, e-voting yang sudah sukses diselenggarakan di berbagai Pilkades, harus ditingkatkan ke tahap Pilkada, dan pada akhirnya Pileg dan Pilpres," urai Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan dasar hukum penerapan e-voting dalam Pilkada sebetulnya sudah ada. Putusan MK No.147/PUU-VII/2009, sebut Bamsoet, memperbolehkan pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakilnya melalui metode e-voting. Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada mengakomodirnya melalui pasal 85 ayat 1 hurup b, yang menjelaskan pemberian suara untuk pemilihan (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

"Dasar hukum sudah ada, sarana dan prasarana bisa dikembangkan oleh BPPT dan perguruan tinggi, sumber daya manusia bisa dilatih. Tinggal political will dari KPU sebagai penyelenggara serta partai politik sebagai kendaraan kandidat yang maju dalam Pilkada. Jika serius mengembangkan e-voting sejak sekarang, setidaknya pada Pilkada Serentak selanjutnya, yakni mulai tahun 2022 dan 2023, sudah bisa menerapkan e-voting," ulas Bamsoet.

Ia menambahkan saat pembahasan RUU Pemilu (Pileg dan Pilpres) pada tahun 2017, wacana e-voting sudah ramai dibahas. Namun akhirnya belum bisa diakomodir saat RUU Pemilu disahkan pada 21 Juli 2017 menjadi UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum.

"Saat ini, DPR RI melalui Komisi II sedang membahas revisi UU No.7/2017. Salah satu poin menarik yang sedang dibahas adalah klausal e-voting. Terlebih pada Pemilu 2019 lalu, terdapat banyak permasalahan. Dari mulai logistik surat suara dan bilik suara yang rusak, hingga beban kerja penyelenggara yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan banyak petugas KPPS meninggal. Penerapan e-voting bisa menjadi salah satu solusinya. Apalagi pandemi COVID-19 juga telah membuat kita belajar untuk akrab dengan teknologi," terang Bamsoet.

(prf/ega)