Bawaslu Riau Tangani 23 Dugaan Pidana-Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 14:36 WIB
Logo Bawaslu, gedung Bawaslu, ilustrasi gedung Bawaslu
Ilustrasi Bawaslu (Foto: Zunita Putri/detikcom)
Riau -

Bawaslu Riau menangani puluhan laporan dan temuan soal dugaan pelanggaran kampanye di Pilkada 2020. Pelanggaran tersebut di antaranya berupa dugaan tindak pidana pemilu hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Ada 23 pelanggaran yang diproses Bawaslu se-Riau meliputi dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada laporan dugaan pelanggaran administrasi, serta dugaan pelanggaran pidana," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan Lubis kepada detikcom, Senin (19/10/2020).

Rusidi mengungkapkan, dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi di Pemkab Rokan Hilir, dan Pemkab Siak. Pelanggaran terkait netralitas ASN juga terjadi di Pemkab Pelalawan.

"Di Kabupaten Pelalawan ada tiga laporan yang kita proses. Laporan pertama adanya dua kasus soal ASN yang diduga tidak netral dan laporan dugaan money politic," ungkapnya.

"Akun resminya Pemkab Pelalawan men-tag aku milik calon kepala daerah (Adi Sukemi yang merupakan anak Bupati Pelalawan M Harris). Sehingga calon kepala daerah itu terlihat di akun resminya pemerintah daerah. Iya anak bupati," imbuh Rusidi.

Selanjutnya, dugaan pelanggaran yang sama juga terjadi pada lingkup Pemkot Dumai. Rusidi mengatakan terdapat 3 ASN yang diduga melanggar netralitas.

Kemudian, di Kabupaten Kuansing terdapat 2 dugaan pelanggaran netralitas ASN. Rusidi menjelaskan, di Kuansing dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi dalam bentuk postingan yang dibuat oleh Kaur Pemerintah dan adanya anggota BPD yang memberikan izin kedainya atau warungnya dijadikan Posko salah satu paslon.

"Semua pelanggaran tersebut akan kita proses. Apabila dari pelanggaran tersebut berakibat pembatalan paslon, kita akan rekomendasikan KPU untuk mendiskualifikasi paslon," pungkas dia.

(cha/mae)