Jokowi: Pengadaan Vaksin Gratis Urusan Menkes, Vaksin Mandiri Menteri BUMN

Tim detikcom - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 12:09 WIB
Presiden Jokowi melantik lulusan IPDN di Istana Bogor, tahun 2020.
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mempersiapkan perihal vaksin COVID-19 secara matang. Termasuk terkait penanggungjawab dalam pengadaan vaksin untuk rakyat Indonesia.

"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya sudah harus segera jelas. Kalau menurut saya ya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, berarti yang bayar, itu urusannya BUMN," ujar Jokowi dalam rapat terbatas 'Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020', yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10/2020).

Jokowi menjelaskan pentingnya kejelasan siapa penanggungjawab dalam pengadaan vaksin gratis dan vaksin berbayar tersebut. Hal itu, kata dia, berkaitan dengan proses administrasi dan kebertanggungjawaban.

"Ini menjadi jelas. Kalau nggak seperti ini nanti siapa yang tanda tangan menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta digelarnya training atau pelatihan terkait distribusi vaksin. Menurutnya, pelatihan terhadap pembawa vaksin penting dilakukan mengingat ada tata cara tertentu dalam memperlakukan vaksin COVID-19.

"Jangan menganggap enteng. Ini bukan hal yang mudah, training membawa vaksin, training menaruh vaksin. Karena ini dalam jumlah yang banyak, vaksin pun ini harus mendapat treatment dan perlakuan yang spesifik. Tiap vaksin beda-beda," kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta persiapan hingga implementasi terkait vaksinasi COVID-19 harus dilakukan secara matang dan tidak tergesa-gesa. Dia juga meminta agar jajarannya melakukan komunikasi publik yang baik terkait vaksin COVID-19.

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat, kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak UU Cipta Kerja ini. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya, terutama mengenai halal dan haram," tuturnya.

(mae/tor)