PDIP menyoroti kehadiran kelompok Anarko di sejumlah aksi demonstrasi di Indonesia. PDIP mengaku heran ada kepala daerah yang tenang-tenang saja ketika berbagai fasilitas publik dirusak oleh kelompok Anarko.
"Anarko telah hadir dengan segala kepentingannya untuk merusak tatanan peradaban, merusak fasilitas publik, kedepankan budaya anarkis serta tidak percaya pada pemerintahan yang sah. Apa yang dilakukan oleh Bu Risma (Wali Kota Surabaya) adalah sikap tegas melawan Anarko. Jadi kami heran, ada kepala daerah yang tenang-tenang melihat fasilitas publik milik rakyat dirusak oleh kelompok Anarko," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertutlisnya, seperti dikutip detikcom, Senin (19/10/2020).
PDIP, sebut Hasto, mengajak seluruh pihak untuk merefleksi, mengapa tradisi merusak dan mau menang sendiri masih mewarnai negara sebesar Indonesia. Hasto menekankan tradisi merusak dan mau menang sendiri akan menghambat kemajuan bangsa.
"PDI Perjuangan mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan refleksi kritis mengapa di suatu negara besar seperti Indonesia dengan rekam jejak peradaban yang luar biasa masih diwarnai oleh tradisi amok, destruktif, mau menang sendiri, dan berbagai hal negatif lainnya yang hambat kemajuan bangsa," terang Hasto.
Hasto menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, undang-undang yang dibuat era pemerintahan Jokowi dengan yang dibuat saat rezim pemerintahan Soeharto tentu berbeda.
"Zaman Pak Harto sebagai Presiden, undang-undangnya praktis tidak ada kontroversi. Undang-Undang nampak baik. Namun karena hakekatnya kekuasaan otoriter, akhirnya menjadikan rakyat sebagai korban, begitu banyak rakyat meninggal akibat kekuasaan otoriter tersebut," ucap Hasto.
"Sementara Pak Jokowi sungguh-sungguh bekerja keras membawa kemajuan bagi bangsa," imbuhnya.
Lihat video 'Sisa-sisa Korban Kericuhan Aksi Tolak Omnibus Law di Jakarta Pusat':
