.webp)
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pihaknya melalui Badan Pengkajian merekomendasikan naskah visi misi calon gubernur/bupati/wali kota yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2020 menjadi bagian tak terpisahkan dari visi misi NKRI yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.
Ini dilakukan sebagai arah bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
"Integrasi visi misi tersebut penting untuk menjamin kesinambungan antara pembangunan nasional dengan daerah. Dengan demikian, konsep pemajuan daerah adalah bagian dari konsep pemajuan nasional," kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (18/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan ini disampaikan dalam Webinar Pilkada, Kepemimpinan Daerah, dan Pemajuan Daerah yang diadakan Persatuan Masyarakat Nias Barat Indonesia secara virtual. Ia juga menyebut pembangunan daerah dilaksanakan seiring sejalan dengan pembangunan nasional dan merujuk pada satu visi besar bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Bamsoet mengatakan narasi ideal yang ingin dibangun melalui Pilkada Serentak di masa pandemi adalah untuk melahirkan pemimpin daerah berkualitas. Pemimpin yang mampu memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui kebijakan yang diambilnya sehingga bisa mendorong terwujudnya pembangunan dan kemajuan daerah.
"Maka untuk merealisasikannya, penyelenggaraan Pilkada harus berkualitas. Ada beberapa tolok ukur yang dapat dijadikan rujukan. Di antaranya kompetensi, netralitas, dan akuntabilitas penyelenggara pilkada, minimnya pelanggaran dan kecurangan, tingkat partisipasi publik yang tinggi, serta penyelesaian sengketa Pilkada yang transparan dan adil," katanya.
Bamsoet menyebut dasar Negara Institute pada hasil Pilkada tahun 2015, 2017, dan 2018 mencatat dari seluruh kepala daerah yang bermasalah, ternyata sebagian besar bukan berasal dari kader partai politik. Tercatat 56 kepala daerah non kader politik telah mendapatkan putusan tetap dari pengadilan.
Data ini menurutnya pada satu sisi menggugurkan anggapan kandidat dari partai politik identik dengan masalah hukum, namun di sisi lain juga menunjukkan partai politik harus membenahi pola rekrutmen dan kaderisasi.
"Sehingga ke depan, siapapun yang maju dalam kontestasi pemilihan, telah memiliki keterikatan emosional dengan partai politik. Dan, ketika terpilih memegang amanah sebagai pemimpin, kandidat tak melupakan ideologi dan perjuangan partai yang bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan pribadi ataupun golongan," papar Bamsoet.
Lebih lanjut ia memperingatkan angka penyebaran COVID-19 yang masih tinggi juga harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak. Berdasarkan data KPU per 15 Oktober 2020, dari 3.398 kegiatan kampanye, sebanyak 3.296 (96%) dilakukan secara tatap muka dan hanya 4% yang daring.
"Kondisi ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, khususnya para kandidat yang maju dalam pemilihan agar disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, demi menghindari potensi munculnya klaster baru persebaran COVID-19 pada Pilkada Serentak. Kandidat juga harus mengubah pola kampanye dengan memperbesar kampanye daring (virtual)," tegasnya.
Ia menilai meski KPU dan pemangku kepentingan pemerintah telah berupaya menyelenggarakan Pilkada Serentak yang baik dan aman, namun tak bisa dipungkiri kebijakan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi masih menyisakan beberapa persoalan, seperti partisipasi pemilih, disiplin protokol kesehatan, status zona merah di beberapa daerah penyelenggara, keterbatasan dukungan sumber daya, dan kesenjangan literasi teknologi.
"Berbagai persoalan di atas sangat mungkin terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi, di samping beberapa persoalan klise lainnya yang menyertai pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Misalnya persoalan data pemilih, logistik, konflik antar pendukung calon, politik uang, dan lain-lain," ungkapnya.
Bamsoet menyebut kontestasi politik di tengah himpitan kondisi perekonomian di masa pandemi ditambah faktor heterogenitas dan kemajemukan bangsa akan sangat mudah dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memantik lahirnya konflik horizontal.
(akn/ega)
